Masuk Kategori Berbasis Resiko, KPK Soroti Penerbitan Izin Operasi Genset di Sumbar

- Rabu, 28 September 2022 | 05:29 WIB
Diskusi Publik Penerbitan Izin Genset Wilayah Sumbar yang dilaksanakan oleh Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK bersama dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, bersinergi dengan Pemprov Sumbar dan Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditori
Diskusi Publik Penerbitan Izin Genset Wilayah Sumbar yang dilaksanakan oleh Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK bersama dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, bersinergi dengan Pemprov Sumbar dan Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditori

HARIAN HALUAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pemberian izin kepada pelaku usaha dalam rangka mempermudah perizinan dan menjaga keberlangsungan berusaha.

Permasalahan dunia usaha di Sumbar yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2022 salah satunya adalah izin operasi genset.

Baca Juga: Profil Sudrajad Dimyati, Hakim Agung yang Jadi Tersangka Suap KPK

Permasalahan ini dibahas pada saat Diskusi Publik Penerbitan Izin Genset Wilayah Sumbar yang dilaksanakan oleh Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK bersama dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, bersinergi dengan Pemprov Sumbar dan Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar, Selasa, 27 September 2022.

“Para pelaku usaha kami dorong untuk patuh terhadap regulasi, di antaranya memproses izin yang menjadi kewajiban. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan perizinan yang mudah, murah, dan pasti. Pelaku usaha dapat berperan dalam pemberantasan korupsi melalui Komite Advokasi Daerah (KAD),” ujar Direktur Korsup Wilayah I KPK Edi Suryanto dalam sambutannya.

Baca Juga: KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati Sebagai Tersangka Suap Pengurusan Perkara Senilai Rp 800 Juta

Inspektur Ketenagalistrikan Madya Kementerian ESDM RI Juniko Parlinggoman Parhusip memaparkan mekanisme perizinan berusaha terkait izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Genset, lanjut Juniko, memiliki faktor risiko. Oleh karena itu, perizinan genset ini masuk dalam perizinan berbasis risiko.

“Selain itu, kewenangan izin genset ini dibagi sesuai dengan fasilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh si pelaku usaha,” terang Juniko di hadapan para pelaku usaha terutama pada sektor perhotelan, perdagangan dan industri lainnya.

Kepala Dinas PTSP Sumbar Asrul menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar memberikan pelayanan dengan memberikan informasi terkait persyaratan pengajuan izin genset di wilayah Sumbar. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Redaksi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X