HARIANHALUAN.COM - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan sosok kandidat calon presiden dan walon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan pengumuman nama capres dari KIB hanya soal waktu. Menurutnya, saat ini, KIB masih fokus untuk membantu Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas di pemerintahan.
"KIB menghormati Bapak Presiden (Jokowi). Dan tadi disampaikan akan ada kerikil di sepatu kalau terlalu banyak capres yang di-announce (diumumkan) sebelum waktunya," tutur Airlangga.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai alasan itu adalah salah satu namun bukan satu-satunya alasan koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum mendeklarasikan nama capres.
"Itu salah satu, tapi bukan satu-satunya," terang Emrus.
Baca Juga: Menkominfo Ajak Ciptakan Demokrasi Bertanggung Jawab di Ruang Digital
Selain alasan itu, Emrus mengungkap kemungkinan terkait ketiga partai yang belum satu suara terkait nama capres yang hendak didukung KIB dalam Pilpres 2024.
"Tapi selain itu, menurut pandangan saya, belum ada suatu kesepakatan yang definitif antar tiga anggota koalisi," sambungnya.
Komunikolog itu juga menjelaskan proses penentuan capres oleh partai atau gabungan partai (koalisi) tentu didahului dengan berbagai kesepakatan.
"Karena sebelum itu diputuskan, banyak hal yang perlu dibicarakan. Misalnya biaya politik, kalau menang siapa dapat apa, kan begitu. Itu sudah dibicarakan di belakang panggung. Lalu kepentingan-kepentingan politik apa yang diinginkan masing-masing partai," tegasnya.
Baca Juga: Piala Dunia U-20, Airlangga Hartarto Sebut Jadi Ajang Pembuktian Pengembangan Industri Olahraga
Menurutnya, pembicaraan di internal KIB belum mencapai titik temu dan belum mencapai kata sepakat, sehingga KIB belum mendeklarasikan nama capres.
"Karena belum ada titik temu antara lain itu, maka tidak dideklarasikan. Nah, jadi tidak sekedar hanya ingin mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi yang kurang dua tahun," pungkasnya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyatakan sikap KIB yang menunggu Jokowi karena dua hal ini.
“Tampak dari KIB ini dalam pandangan publik,kenapa justru merujuk pada Pak Jokowi, mungkin dari aspek pengaruh, memang karena pak jokowi ada pengaruh dominan di masyarakat,“ sebut Suko.
