Sentil Erick Thohir Soal Capres dari Jawa, Sultan DPD: Jangan Terjebak Politik Identitaslah

HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin ikut berkomentar soal pernyataan beberapa tokoh yang menyatakan sikap skeptis terhadap kehadiran bakal calon presiden (Capres) bukan keturunan Jawa selama ini.

Menurut dia, paradigma politik Jawa dan non Jawa atau Jawacentris, sangat tidak relevan lagi untuk dibicarakan di negara demokrasi yang besar seperti Indonesia.

“Mari kita lihat pemerintahan Inggris yang hari ini sudah dipimpin oleh seorang PM keturunan India,” kata Sultan B Najamudin dalam keterangan resmi yang diterima awak media pada Rabu, 26 Oktober 2022.

Baca Juga: Ini Catatan Hitam Nikita Mirzani, dari Eks Panglima TNI, Habib Rizieq Sampai Dito Mahendra

Ia juga berpendapat, bahwa benar terdapat realitas demografis dan populer vote yang besar di Pulau Jawa pada setiap momen pemilu.

“Tapi itu tidak berarti kita menutup diri dan peluang bagi keterpilihan putra-putri terbaik bangsa dari daerah-daerah lain dari seluruh Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, kata Sultan B Najamudin, paradigma politik Jawacentris tersebut harus diakhiri dengan pembaharuan sistem rekruitmen politik terhadap figur bakal capres pada setiap pemilu langsung.

“Benar kata Presiden Jokowi, bahwa Parpol tidak boleh semboro memilih Capres,” tuturnya.

“Apalagi parpol cenderung hanya dengan melihat fakta popularitas dan elektabilitas yang diukur oleh lembaga survey politik saja,” sambungnya.

Baca Juga: Ketika Industri Film Porno Jepang Kekurangan Aktor Cowok, Pencari Bakat Rela Lakukan Ini

Sultan juga menilai, sistem rekrutmen politik Capres harus dilakukan dengan mekanisme dan standar nominasi tertentu yang ideal.

Di sisi lain, lanjut pria asal Bengkulu itu, mengusulkan agar hasil pemilu tidak hanya dihitung dari populer vote saja, tapi juga diukur dengan sebaran electoral college.

“Karena harus kita akui bahwa kualitas pemilih kita sangat rentan dimanipulasi dengan money politics dan isu politik identitas.”

Dengan demikian, menurutnya keadilan politik dan paradigma politik Jawa atau non Jawa dapat diseimbangkan.