Tragis, Slot PPPK untuk Guru Agama Non Muslim di Depok Nihil, Ikra PDIP: Omong Kosong!

HARIANHALUAN.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sejak kemarin telah membuka Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk jabatan fungsional guru.

Kebijakan ini juga dibuka oleh sejumlah pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Namun sepertinya, hal itu tak berlaku bagi para guru honorer, pengajar agama non muslim di Kota Depok, Jawa Barat. Sebab kabarnya, lowongan atau formasi PPPK bagi mereka tak tersedia.

Baca Juga: Pemda 'Tak Becus', Mendagri Kecewa! Rp10 Triliun Uang Negara Belum Juga Dibelanjakan, Waktu Sisa 2 Bulan

Kondisi ini tentu dirasa pilu. Terlebih, banyak dari mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun sebagai tenaga pendidik.

Data pahit tersebut dibongkar oleh anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP, Ikravany Hilman. Kata dia, tidak tersedinya formasi PPPK untuk para guru agama non muslim ditingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMP Negeri itu sudah terjadi sejak beberapa tahun silam.   

“Nah ini ternyata sudah ketiga kalinya, dari tahun 2020, 2021 dan 2022, itu formasi PPPK untuk guru agama Kristen atau lainnya tidak ada,” katanya pada awak media, Rabu, 2 November 2022.

Menurut Ikra, persoalan ini mencerminkan watak asli kepala daerah di Kota Depok yang terkesan tidak menghargai perbedaan.

“Di sini kan membuktikan ya, watak dari pemerintah kota ini (Depok). Sementara kemarin sibuk membantah soal data Setara Institute, tapi sementara itu kebijakannya menunjukkan bahwasanya Setara Institute betul,” katanya.

Baca Juga: Terungkap! Rizky Sempat Nyabu Sebelum Bantai Anak Istri di Rumah Mewah Depok

“Jadi soal Kebhinekaan, soal anti diskriminasi, soal intelorenasi itu bukan soal apa yang diomongin, tapi apa yang dilakukan gitu loh,” sambungnya.

Foto: Apa itu istilah P1, P2 dan P3 yang muncul pada saat pendaftaran PPPK 2022? (Tangkapan layar gurupppk.kemdikbud.go.id)

Ikra menegaskan, data yang ia kupas ini belum menyinggung soal anggaran. Menurut dia, jika itu diperdalam maka tentu akan ada temuan lagi yang bisa saja tak kalah mengejutkan.  

“Ini kita belum sampai ke anggaran loh, nanti saya cek anggarannya betul nggak anggaranya? Ini baru soal kebijakan formasi guru,” kata dia.