Banyak Kasus! DPD Cecar Pemerintah Soal Gagal Ginjal Akut Hingga Perekrutan PPPK

HARIANHALUAN.COM - DPD RI menaruh perhatian serius terhadap tingginya kasus gagal ginjal akut yang menelan ratusan anak-anak di bawah umur. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah itu menilai, hal itu menunjukkan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia masih sangat lemah.

“Tentu kita menyayangkan terjadinya hal ini,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 dikutip pada Kamis, 3 November 2022.

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan izin edar produk seharusnya bisa mengantisipasi kejadian ini.

“Keduanya kan memiliki kewenangan untuk melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.

Baca Juga: Anak Buah Kapolri Obrak-abrik Sindikat Kokain di Perbatasan Depok, Pelaku Auto Kicep

Pihak DPD lantas menilai, Kemenkes dan BPOM gagal dalam mengantisipasi potensi terjadinya fenomena gagal ginjal akut pada anak.

Adanya kasus tersebut, lanjut Mahyudin, tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa anak-anak Indonesia, tetapi juga berdampak pada sektor farmasi. Karena, adanya zat etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak.

“Kasus tersebut juga berdampak pada ekonomi industri farmasi, dimana terdapat kerugian sejumlah industri farmasi lantaran pelarangan sementara distribusi obat oleh Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Baca Juga: Terpopuler, Pria Depok Bantai Anak Istri, Bintang Film Porno Jepang ke Indonesia