Bicara Indonesia, Rocky Gerung Pertanyakan Mukadimah UUD sampai Negara Wajib Ada untuk Fakir Miskin

 

HARIANHALUAN.COM – Pengamat politik Rocky Gerung yang sering melayangkan pernyataan-pernyataannya tentang Indonesia. 

 

Di matanya berbagai kondisi politik menjadi hal yang sering dikomentari, bahkan secara pribadi menyampaikan tentang Indonesia yang ada di dalam pikirannya. 

 

Rocky Gerung menyatakan bahwa sering sekali Indonesia masuk ke dalam momen-momen yang seraharusnya mesti dievaluasi dalam keadaan. 

 

Dalam keadaan yang dimaksud itu adalah hari ini mau diukur dari ideal yang mana, ia pun menerangkan bahwa jikalau mau berdiri pada idealnya negeri ini maka berdiri pada janji proklamasi. 

 

Namun, bukan hanya itu saja! Akan tetapi, berdiri juga pada mukadimah undang-undang dasar, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan gemah ripah lohjinawi lalu dirumuskan pada keadilan dan kemakmuran. 

 

"Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. Cerdaskan bangsamu. Pelihara fakir miskin," kata Rocky Gerung dikutip Harianhaluan.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Sabtu, 26 November 2022. 

 

"Jadi, perintah konstitusi itu udah jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas satu poin, kita ingin tak ada kesenjangan di Indonesia itu hal yang normatif," tambah pria yang memakai kacamata itu. 

 

Namun, ia menyatakan bahwa yang normatif itu justru gagal dilaksanakan. Bahkan, pada saat pemimpin datang dari kalangan rakyat biasa itu, tak paham bahwa yang disebut dengan penderitaan rakyat. 

"Bung Karno paham betul penderitaan rakyat karena dia ada bersama-sama rakyat ketika revolusi kemerdekaan itu," ujar Rocky. 

 

"Pak Harto paham apa yang disebut rakyat karena dia ada juga di dalam barisan perintis kemerdekaan. Tapi, kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai, rasa aman," lanjutnya. 

 

Ia berpandangan lagi bahwa ada perbedaan ketika era Bung Karno menggelorakan semangat revolusi. Namun menurutnya, era Pak Harto lebih teknokratis melihat bangsa ini yang belum mampu mandiri secara politik. 

 

"Padahal di awal pimpinan Pak Harto itu awal '70-an, itu ada kebebasan mimbar, akademis, dan ada kebebasan pers karena rezim Soeharto di awal adalah rezim yang membuat perbedaan dengan orde lama dan disebut order baru," katanya lagi. 

 

Jadi, hal semacam itulah dimaksud orde lama ditinggalkan lalu masuk ke orde baru. Kemudian, Pak Harto mulai mengendalikan dengan memasukan militer ke semua struktur pemerintah. 

 

"Gubernur tak ada yang dipilih, semuanya ditunjuk Pak Harto. Tetapi, Pak Harto membuat Indonesia itu tidak sebut saja politik identitas karena gubernur dari Jawa, tapi ditaruh di Papua, tuh," ujarnya lagi. 

 

Kemudian, menurutnya kembali bahwa semua itu ada cross cutting ide walaupun tahu itu adalah pengendalian politik.

 

Namun, semua itu tak ada yang namanya kedaerahan jadi sebenarnya Pak Harto pun memikirkan negara modern tanpa memasukkan unsur sara ataupun bermacam-macam lainnya.***