Presidential Threshold 20 Persen Merupakan Kejahatan, Rocky Gerung Boikot Pemilu 2024

HarianHaluan.com - Gaung penolakan peraturan presidential threshold 20 persen terus terdengar. Bahkan dinilai menjadi kejahatan tersistem yang mempersulit partai lain. 

Bahkan pengamat politik, Rocky Gerung PT 20 persen merupakan kejahatan yang harus dikembalikan menjadi 0 persen. 

Tak sampai disitu, bahkan ia nekat mengatakan akan mendirikan gerakan Liga Boikot Pemilu apabila presidential threshold masih 20 persen.

Baca Juga: Sindir Pertemuan Jokowi dan Relawan, Rocky Gerung: Istana Mulai Sadar Bahayanya Anies

"Kita menghendaki Indonesia memulihkan demokrasi, dan pemulihan itu memerlukan terapi. Ujar Rocky dikutip harianhaluan.com melalui kanal yotube Rocky Gerung Official.

“Terapi pertama adalah kita mendiagnosis dasar kesulitan kita hari ini, kasak-kusuk koalisi, segala macam, tukar tambah politik, orang mondar-mandir nyari partai itu dimulai dari dipasangnya threshold,” Tambahnya.

Presidential threshold 20 persen itu adalah racun demokrasi yang harus dinetralisir dan dijadikan 0 persen.

Apabila presidential threshold ini menjadi 0 persen maka akan terbuka kesempatan untuk setiap orang bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden seperti yang tertera dalam konstitusi.

Rocky menerangkan bahwasanya harus ada bagian untuk mereka yang tidak punya partai dapat mencalonkan diri menjadi capres. Salah satu caranya adalah melalui jalur Independen seperti yang ada di Amerika Serikat.

“Tidak boleh politik itu terbagi habis pada partai, jadi nggak boleh politik itu terbagi habis pada partai. Artinya mesti ada bagian yang diajukan oleh mereka yang tidak punya partai, “ Ucap Rocky.

Baca Juga: Bicara Indonesia, Rocky Gerung Pertanyakan Mukadimah UUD sampai Negara Wajib Ada untuk Fakir Miskin

Menurutnya kekhawatiran mengenai akan munculnya banyak calon bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Karena hal tersebut nantinya akan memicu munculnya filter melalui control masyarakat.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa demokrasi tidak harus berubah pemaksaan harus masuk dalam partai politik, sebab partai politik itu adalah pilihan yang harus bebas dari unsur pemaksaan.

Gugatan mengenai presidential threshold 20 persen bukanlah gugatan yang baru. Sebelumnya sudah banyak gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.