IDI Sumbar Keluarkan Pernyataan Sikap Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

- Selasa, 29 November 2022 | 00:03 WIB
   IDI Sumbar menyampaikan pernyataan sikap atas penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law, Senin (28/11).
IDI Sumbar menyampaikan pernyataan sikap atas penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law, Senin (28/11).

HARIAN HALUAN - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.

Pernyataan Sikap itu disampaikan langsung dan ditandatangani Ketua IDI Sumbar, dr. Roni Eka Putra di Sekretariat IDI Sumbar, Senin, 28 November 2022.

Roni mengatakan, kesehatan merupakan hak setiap warga negara menjadi hak universal di dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) tahun 1948 dan hak yang di lindungi serta di amanah kan oleh konstitusi negara UUD RI tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

Baca Juga: Tim BWSS V Padang Tinjau Longsor Tebing Batang Manggung

Jaminan hak warga negara atas kesehatan diamanahkan kepada negara sebagaimana tercantum dalam UUD RI tahun 1945 Pasal 34 ayat (3). Dimana disebutkan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

"Negara dalam hal ini pemerintah menjadi aktor utama dalam menjalankan tanggung jawab ini. Namun dalam perubahan paradigma government menjadi governance, maka pemerintah memerlukan aktor lain yaitu pemangku kebijakan lainnya (stakeholders) dan masyarakat," ucapnya.

Dalam konsep governance menitikberatkan pada perimbangan peran-peran stakeholders dalam lahirnya kebijakan-kebijakan publik. Situasi pandemi covid-19 telah memberikan pelajaran dan peringatan bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah Kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kesehatan.

Baca Juga: Hadiri Reuni IKA SMANLI Padang, Wako Hendri Septa: Jadikan Sebagai Ajang Membangun Networking

"Sehubungan dengan penetapan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas oleh DPR RI dimana salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi agenda pembahasan adalah RUU Kesehatan (Omnibus Law), kami organisasi kesehatan yang telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah beberapa undang-undang Lex Specialis bidang kesehatan Maka kami menyatakan menolak RUU Omnibus Law Kesehatan," kata dr. Roni menegaskan.

Ia juga menyampaikan pokok-pokok pikiran. Diantaranya, Pertama, RUU Kesehatan (Omnibuslow Law), Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan Korbankan Hak Sehat Rakyat. Kedua, RUU Kesehatan Omnibus Law akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Ketiga, RUU Kesehatan (Omnibus Law) mengancam keselamatan dan kepentingan masyarakat. Keempat tolak RUU Kesehatan (Omnibus Law).

Pernyataan Sikap itu turut ditandatangani Ketua MKEK, Joserizal Serudji, Ketua MPPK, Akmal Hanif dan Sejumlah Ketua IDI cabang Kab/Kota di Sumbar.

Pernyataan sikap ini bukan kepentingan organisasi profesi. Namun konsen IDI adalah untuk keamanan dan kepentingan masyarakat. (*)

Editor: Dodi Caniago

Tags

Terkini

X