Harapan Masyarakat Terhadap Calon Panglima TNI Yudo Margono, Soal Laut Cina Selatan hingga Perampokan Ikan

HARIANHALUAN.COM - Setelah penantian panjang, Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengumumkan bahwa Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono calon panglima TNI pengganti Andika Perkasa.

Terdengarnya Yudo Margono calon panglima TNI bukanlah hal baru. Sebelum resmi diumumkan pada Senin, 28 November 2022, kabar ini sudah diprediksi jauh-jauh hari.

Bahkan, sebagian masyarakat seakan sudah mendahului DPR dan menyuarakan kabar Laksamana Yudo Margono calon panglima TNI dalam beberapa kesempatan.

Baca Juga: Cerita Gubernur Sumbar Kenang Sosok Bung Hatta yang Jadikan Koperasi untuk Antikorupsi

Pemberitaan soal Yudo Margono sebagai calon tunggal untuk menggantikan Andika Perkasa yang masa jabatannya baru resmi habis di Desember mendatang, disambut baik oleh masyarakat.

Pencalonan nama Yudo Margono digadang-gadang sebagai pencetak sejarah lantaran dalam sepanjang sejarah, KSAL baru dua kali menjadi panglima TNI, yaitu Widodo Adi Sutjipto (1999-2002) dan Agus Suhartono (2010-2013).

Kegembiraan masyarakat melihat Angkatan Laut akan kembali mengisi kursi tertinggi dalam satuan terdepan republik ini tentu masuk akal.

Baca Juga: Segera Tayang! 'Petualangan Sherina 2' Ajak Penonton Kembali Bernostalgia

Bisa dikatakan, nama Yudo Margono bahkan sudah sejak tahun lalu diinginkan untuk menjadi panglima TNI mengingat pentingnya poros Maritim Indonesia yang sangat sering ditantang negara tetangga.

Pertikaian di Laut Cina Selatan dan perampokan ikan yang masih sering terjadi membuat masyarakat ingin melihat sosok panglima yang mengenal betul hak kelautan Indonesia.

Meski permintaan masyarakat seakan dipenuhi dengan pencalonan Yudo Margono sebagai pengganti panglima TNI yang saat ini merupakan mantan KSAD, masih ada hal yang terlupakan.

Baca Juga: Qatar Dipastikan Gagal Masuk ke 16 Besar pada Piala Dunia 2022

Tahun lalu, saat nama Andika Perkasa menjadi nama tunggal untuk calon Panglima TNI Baru, muncul polemik atas hal ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui siaran persnya menyatakan menolak pencalonan tunggal Andika Perkasa atas beberapa hal.