Simak! Inilah Beda Penghinaan dan Kritik dalam RKUHP Menurut Wamenkumham

- Selasa, 29 November 2022 | 15:00 WIB
Eddy Omar Hiariej saat konferensi pers di Istana Jakarta. Foto: ANTARA/Indra Arief Pribadi
Eddy Omar Hiariej saat konferensi pers di Istana Jakarta. Foto: ANTARA/Indra Arief Pribadi

HARIANHALUAN.COM - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru akan menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di UU ITE.

Ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam RKUHP dengan beberapa penyesuaian.

 

Dilansir antaranews.com, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Hiariej menjelaskan, perbedaan penghinaan dan kritik akan diatur seketat mungkin dalam RKUHP.

Berikut perbedaannya.

Penghinaan

Seperti yang dikatakan Eddy dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 November 2022, pasal penghinaan terdapat dalam pasal 240 RKUHP.

Pasal 240 RKUHP memuat tentang penghinaan terhadap pemerintahan yang sah.

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi Pasal 240 RKUHP yang rilis Juli 2022 lalu.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Siap-siap! Kereta Api Trans Sulawesi Segera Beroperasi

Selasa, 31 Januari 2023 | 10:58 WIB
X