Peran Terlupakan dalam Kasus Eddy Tansil, Dua Sosok Inilah yang Menguak Kejanggalan

HARIANHALUAN.COM - Melegenda sebagai salah satu sejarah kelam Indonesia, kasus Eddy Tansil yang pecah di zaman Orde Baru masih tidak terselesaikan hingga sekarang.

Keterlibatan beberapa tokoh pejabat negara dalam kasus Eddy Tansil sedikit banyak masih menyisakan jejak walau penyidikannya sangat sulit dilacak.

Nama yang paling sering didengar dari kasus Eddy Tansil biasanya Sudomo, Menko Polkam yang menerbitkan surat katebelece, si pemulus pengajuan kredit hingga Rp1,3 triliun itu.

Baca Juga: DPW Garda Pemuda NasDem Sumbar Bagikan 100 Bibit Tanaman Buah

Surat referensi yang sering disebut orang-orang sebagai 'surat sakti' itu membuat Bapindo akhirnya terpaksa menyetujui pengajuan kredit yang disebut Eddy Tansil untuk membangun tiga pabrik baru yang ternyata fiktif.

Anggota dinasti Soeharto pun disinyalir ikut terlibat meski bukti keterlibatan si bungsu, Tommy Soeharto, seakan ditutup awan hitam.

Sejarah terbiasa memperlihatkan sisi yang timpang sebelah. Dalam cerita yang menjatuhkan, hanya si jahat saja yang muncul. Padahal, peran yang baik harus dimunculkan sebagai kontras.

Baca Juga: Pemko Payakumbuh Apresiasi Forum K2 PLN UID Sumbar: Listrik Milik Bersama Gunakan dengan Baik

Dalam kasus Eddy Tansil, dua orang ini menjadi yang paling punya andil. Terutama saat menguak kejanggalan yang dibiarkan sampai menahun itu.

Dikutip harianhaluan.com dari buku "Dari Eddy Tansil, Sudomo, dan Sumarlin", terbitan Pusat Data dan Analisa Tempo tahun 2019,

Tokoh yang paling pertama mencium keganjilan ini adalah Menteri Ekonomi di zaman itu, Mar'ie Muhammad. Saat itu, proses pemberian kredit yang berlangsung sejak tahun 1992 mulai dirasa janggal di pertengahan tahun 1993.

Baca Juga: Indonesia Digugat Uni Eropa di WTO Gegara Hentikan Ekspor Nikel

Namun, kasus Eddy Tansil baru pecah setelah diketahui oleh anggota Komisi VII DPR RI saat itu, Arnold Baramuli. Setelah terdengar olehnya, kasus ini akhirnya pecah ke masyarakat pada awal Februari 1994.

Mengetahui bahwa negara sudah dirugikan sampai Rp1,3 triliun, respon dari masyarakat pun melimpah.