Presidential Threshold 20 Persen Racun Demokrasi, Rocky Gerung Sindir Lebih Kurangnya

- Rabu, 30 November 2022 | 15:57 WIB
Ini Syarat dan Cara Daftar PPK dan PPS Pemilu 2024 di SIAKBA, Mudah Banget Lho (Flickr.com)
Ini Syarat dan Cara Daftar PPK dan PPS Pemilu 2024 di SIAKBA, Mudah Banget Lho (Flickr.com)

HARIANHALUAN.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung terus mengkritik kebijakan Presidential Threshold 20 persen yang saat ini diajukan kembali untuk ditinjau MK.

Menurut Rocky Gerung, kebijakan Presidential Threshold 20 persen membuat kebebasan dalam nilai demokrasi menjadi terenggut.

Pada praktiknya, pelaksanaan Presidential Threshold 20 persen tidak seperti yang didalilkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Baca Juga: Gawat! Rocky Gerung Kesal Sampai Bongkar Cara Melawan Presidential Threshold 20 Persen

Seperti yang diungkap Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, dikutip Harian Haluan melalui Antara Rabu 30 November 2022.

La Nyalla mencatat terdapat empat kekurangan atau dampak negatif dari kebijakan Presidential Threshold 20 persen.

Yang pertama, dampak negatif tersebut kental terasa saat Pemilu 2019 lalu. Pasangan capres-cawapres hanya terdiri dari 2 calon.

Hal tersebut akhirnya membelah pandangan politik masyarakat. Sikap militan kelompok masyarakat dalam memilih salah satu pasangan calon bahkan berujung anarkisme.

Yang kedua, seperti yang dibahas Rocky Gerung, dapat mengerdilkan potensi bangsa yang sejatinya tidak kekurangan calon pemimpin yang kompeten.

Yang ketiga, peluang rakyat memilih golput menjadi tinggi. Hal tersebut terjadi akibat terbatasnya saluran politik yang dimiliki rakyat.

Baca Juga: Indonesia Digugat Uni Eropa di WTO Gegara Hentikan Ekspor Nikel

Meski begitu, Persentase golput atau tidak memilih dalam pemilihan presiden pada 2019 menurun yakni 19,24 persen dari total PDT yakni 192,83 juta jiwa dibandingkan tahun 2014.

Hal ini berdasarkan lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Terakhir, La Nyala menyebut kebijakan Presidential Threshold 20% mengerdilkan partai politik kecil. Imbasnya, mekanisme check and balance menjadi lemah.

Halaman:

Editor: Mufrod

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X