Polemik Pengesahan KUHP Terbaru, Ada Pasal Pelaku Korupsi Cuma di Hukum Dua Tahun

- Selasa, 6 Desember 2022 | 16:55 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

 

HARIANHALUAN.COM - Baru beberapa jam lalu DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru menggantikan Warisan KUHP Belanda itu per hari ini, Selasa 6 Desember 2022. 

Namun RKUHP yang baru disahkan langsung menuai berbagai polemik penolakan dari berbagai lapisan masyarakat lantaran ada beberapa Pasal yang mengundang kontroversi di dalamnya.

Adapun Sejumlah Pasal dalam KUHP terbaru menjadi sorotan. Salah satunya, Pasal 603 yang mengatur tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). 

Hal itu karena terdapat perbedaan hukuman minimal dalam KUHP terbaru dengan UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001.

Dirangkum Harianhaluan.com dari salinan naskah terbaru RKUHP yang telah disahkan tersebut, hukuman paling singkat atau minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu dua tahun penjara. Sementara paling lama, 20 tahun penjara. 

Sebagaimana bunyi Pasal 603 KUHP terbaru sebagai berikut "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI" 

Baca Juga: Sejarah Komputer Alan Turing, LGBT Ahli Komputer Digital yang Hidupnya Berakhir Tragis

Sementara hukuman penjara paling singkat bagi koruptor itu lebih rendah dari sudah sebelum diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Pasal 2 UU Tipikor 2001 menjelaskan hukuman paling singkat pelaku tindak pidana korupsi yakni, empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X