RKUHP Disahkan! Menkumham: Bagi yang Tidak Setuju Silakan Ajukan Gugatan

- Selasa, 6 Desember 2022 | 19:01 WIB
Aksi penolakan terhadap pengesahan RKUHP (Foto: Twitter @amnestyindo) (Didi Sopiyan)
Aksi penolakan terhadap pengesahan RKUHP (Foto: Twitter @amnestyindo) (Didi Sopiyan)

 

HARIANHALUAN.COM – Pemerintah menyarankan untuk masyarakat yang tidak setuju dengan disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat mengajukan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly yang mengatakan bahwa RUU KUHP tidak akan disetujui 100 persen sehingga apabila ada yang tidak setuju bisa menggugatnya ke MK.

“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, maka dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” ujar Yasonna dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 6 Desember 2022.

Baca Juga: Genius Umar Ingatkan Peran Penting Kader KB untuk Tekan Stunting di Kota Pariaman

Ia juga menuturkan, pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian kelompok masyarakat harus disampaikan melalui cara yang baik dan benar. Di sisi lain, ia juga mengaku bahwa dalam proses penyusunan RKUHP tidak selalu berjalan lancar.

Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

Pasal kontroversial tersebut di antaranya, yakni pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunisme.

Baca Juga: 5 Tips dan Alasan Laptop Harus Menggunakan Tas Khusus

Halaman:

Editor: Ghoffarullah

Sumber: ANTARA, Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X