Pantas Jadi Polemik, Berikut Pasal Karet di RKUHP yang Banyak Ditentang

- Rabu, 7 Desember 2022 | 13:01 WIB
Aksi penolakan terhadap pengesahan RKUHP (Foto: Twitter @amnestyindo) (Didi Sopiyan)
Aksi penolakan terhadap pengesahan RKUHP (Foto: Twitter @amnestyindo) (Didi Sopiyan)

HARIANHALUAN.COM - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berpotensi akan memunculkan pasal karet.

Adapun DPR telah mengesahkan RKUHP pada Selasa, 6 Desember 2022. RKUHP tersebut baru akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025.

Dalam rapat paripurna di DPR pada, Selasa 6 Desember 2022, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan apakah RKUHP dapat disahkan menjadi UU. Setelah itu, para anggota yang hadir dengsn serempak menyetujuinya.

Sementara itu, banyak yang menyayangkan RKUHP disahkan menjadi sebuah UU. Hal ini ditakutkan akan berpotensi menjadi pasal karet.

Baca Juga: Sederet Pasal Krusial di RKUHP Diduga Membahas Ranah Privat, Simak agar tidak Salah Kaprah

Ketua Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur menyatakan bahwa RKUHP banyak berpotensi menjadi pasal karet.

"Iya potensial, dia akan masuk ke ranah privat, potensial akan mengganggu hal seperti ini dalam demokrasi, potensial akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik ke depan, potensial akan mengganggu orang-orang yang punya niat baik dengan pemahaman keagamaan atau pemikirannya untuk menyebarkan, potensial sekali," kata M Isnur.

Sementara itu, berikut ini adalah contoh pasal-pasal yang disebut akan berpotensi menjadi pasal karet.

Baca Juga: RKUHP Disahkan! Menkumham: Bagi yang Tidak Setuju Silakan Ajukan Gugatan

Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218

1. Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal 219.

Pasal 220

1. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Halaman:

Editor: Mufrod

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X