RKUHP Resmi Disahkan, Berikut Pasal-Pasal yang Menyita Perhatian Publik

- Rabu, 7 Desember 2022 | 12:34 WIB
Rapat paripurna DPR persetujuan RKUHP untuk disahkan pemerintah jadi UU  (Foto: Tangkap layar Sidang Paripurna DPR di Youtube/DPR RI/Muhammad Fakhri Adzhar)
Rapat paripurna DPR persetujuan RKUHP untuk disahkan pemerintah jadi UU (Foto: Tangkap layar Sidang Paripurna DPR di Youtube/DPR RI/Muhammad Fakhri Adzhar)

Jakarta, HarianHaluan.com - DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Selasa (6/12).

"Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? ," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan diberi nomor untuk masuk ke dalam lembar negara.

Baca Juga: RKUHP Disahkan! Menkumham: Bagi yang Tidak Setuju Silakan Ajukan Gugatan

Tentu banyak pro dan kontra di publik terkait pengesahan RKUHP Ini. Dikiutip dari pemberitaan Detik, Ketua YLBHI M Isnur menyatakan RKUHP banyak berpotensi menjadi pasal karet.

"Iya potensial, dia akan masuk ke ranah privat, potensial akan mengganggu hal seperti ini dalam demokrasi, potensial akan mengganggu kerja-kerja jurnalistik ke depan, potensial akan mengganggu orang-orang yang punya niat baik dengan pemahaman keagamaan atau pemikirannya untuk menyebarkan, potensial sekali," papar Isnur.

Berikut adalah pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet diantaranya adalah:

  1. Pasal Penghinaan Presiden
    Pasal 218

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.'

Baca Juga: RKUHP Resmi Jadi UU KUHP, Ketua Komisi III DPR: Tempuh Jalur Hukum, Tidak Perlu Demo

Pasal 219

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

  1. Pasal Makar

Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Pasal 193 ayat (1) mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Halaman:

Editor: Alfitra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X