Wacana Jokowi Tiga Periode Kembali Menguat, Rocky Gerung : Prabowo Cemas!

HARIANHALUAN.COM - Wacana penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode kembali menguat. Dalam bincang-bincang santai bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, pengamat politik Rocky Gerung memberi perspektif baru terkait wacana tersebut.

Sebelumnya, Hersubeno mengangkat tulisan politisi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa soal "Gelagat Penundaan Pemilu Kembali Mengemuka, Pertanda Apa?". Ia lalu mengaitkan tulisan tersebut dengan wacana Jokowi tiga periode.

Desmond sebetulnya mengutip ahli hukum tata negara Yusril Mahendra terkait lima skenario terburuk jika Pemilu ditunda. Pertama, pemerintah dan DPR tidak legitimate. Kedua, pemda tidak dikontrol DPRD. Ketiga, TNI Polri membangkang kepada presiden. Keempat, Rakyat bisa anarkistis. Kelima, muncul pemerintahan diktator.

Baca Juga: Duh Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi Ramai Lagi, Rocky Gerung: Prabowo Kesel, Ibu Mega Nego Kecil Kecilan

Menurut Rocky, tulisan Desmod mengindikasikan bahwa aktivis'98 itu mengetahui banyak hal yang sedang terjadi di lingkaran kekuasaan, sekaligus memberi alarm bagi publik bahwa kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja.

"Saya menduga saudara Desmond tahu baik apa yang sedang berlangsung hari ini yaitu tukar tambah antara oligarki dan istana, beberapa orang kepercayaan pak Jokowi sudah ajukan satu dua skenario," ungkap Rocky, dikutip Harianhaluan.com di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Kamis, 15 Desember 2022.

Rocky mengatakan, wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode memberi efek politik bagi Prabowo Subianto. Menurutnya, keinginan ketua umum Partai Gerindra itu untuk bertarung di pilpres mendatang pun dinilai gagal.

"Kalau kita lihat gejala hari ini, pak Prabowo mungkin juga cemas, bahwa pada akhirnya pak Prabowo juga dibatalkan untuk jadi calon walaupun Eric Tohir dan Muhaimin seolah-olah menjaminkan diri sendiri untuk mendampingi Prabowo," tegas Rocky.

Baca Juga: Tiba Tiba Prabowo Minta Maaf soal Kelakuannya di Cianjur: Saya Tak Ingin Disalahartikan

Meski Jokowi sudah berulang kali menegaskan, bahwa dirinya taat konstitusi dan tidak mencalonkan lagi, Rocky menilai keterangan politik Jokowi tersebut bisa berubah sewaktu-waktu, sebab Jokowi menghendaki penundaan pemilu terjadi.

"Terlepas dari semua itu, keinginan pribadi Jokowi sebetulnya tidak bisa dihalangi lagi. Bagian itu yang akhirnya mengarah pada istilah pemerintahan diktator dan lawan dari pemerintahan diktator adalah people power," tegas mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, sesuai keputusan yang telah diambil bersama DPR, Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak akan diselenggarakan pada November 2024.

Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu.

Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 sudah ditetapkan, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan Pemilu di masyarakat.