HARIANHALUAN.COM - Dalam beberapa waktu terakhir, angka LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang terjadi di Sumbar kian meresahkan dan mencuat ke publik. Membuktikan jika Ranah Minang darurat LGBT.
Kasus yang beredar juga memantik kegeraman Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Sehingga mendorong Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk segera melakukan penelitian tentang berbagai penyakit sosial masyarakat.
Dorongan itu disampaikan saat menjadi salah satu nara sumber, Diseminasi hasil kelitbangan dengan tema regulasi kebijakan (policy regulation) dan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (penyalahgunaan narkoba, tawuran, LGBT dan seks bebas) di masa triple disruption, Minggu, 18 Desember 2022 di Padang.
Politikus Gerindra itu mengatakan setidaknya ada empat perilaku menyimpang mengkawatirkan terjadi di Sumbar belakangan ini.
Baca Juga: Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul
Perilaku tersebut sudah tidak mencerminkan Sumbar sebagai daerah yang menganut Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
"Kondisi ini sangat miris. Untuk itu kita butuh hasil penelitian perguruan tinggi. Karena data yang kita peroleh adalah data penelitian yang bisa menjadi acuan," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar itu.
Empat perilaku penyimpang tersebut, pertama tingginya angka lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Tercatat mencapai 18 ribu orang terlibat LGBT di Sumbar. Angka itu juga menjadi angka tinggi secara nasional.
Dari hasil penelitian tersebut, kata Evi Yandri, sebanyak 14 ribu adalah lelaki suka lelaki. Sisanya sekitar 2.500 orang waria
"Karena itu kami mendorong perguruan tinggi melakukan penelitian terhadap tingginya perilaku menyimpang pada generasi muda Sumatera Barat belakangan ini. Sehingga kita mendapatkan informasi gejala apa yang terjadi pada kalangan anak muda kita," sebutnya.
Dorongan serupa juga dilontarkan Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Litbang Sumbar, Rina Morita. Dia menginginkan pemerintah daerah dan Perguruan Tinggi (PT) di Sumbar Negeri maupun Swasta melakukan kajian ataupun penelitian terhadap persoalan yang banyak di masyarakat.
Salah satunya upaya yang telah dilakukan Balitbang Sumbar yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Imam Bonjol mencarikan policy regulation atau jalan keluar, terutama terhadap pencegahan penyakit masyarakat yang sudah banyak berkembang.
"Kita berharap kedepannya ada kebijakan yang bisa diambil dari kajian perguruan tinggi untuk mencegah lebih berkembangnya penyakit masyarakat," katanya.
Artikel Terkait
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Evi Yandri Geram Marak Perilaku Menyimpang Generasi Muda, Minta PT Lakukan Ini