Eksistensi OTT ala KPK yang Dinilai Menko Luhut Jelek, Kini Tuai Kontroversi

HARIANHALUAN.COM - Belum lama ini pembahasan terkait OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK, menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam suatu acara yang menyebutkan, bahwa OTT agar tak terlalu sering digunakan di Indonesia.

Menurut Luhut, tersebut cenderung menilai bahwa eksistensi OTT tidaklah cukup untuk menghentikan kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia malah cenderung membuat citra negara Indonesia di mata dunia menjadi buruk.

Baca Juga: Kontra Luhut, Mahfud MD Dukung OTT KPK Dilanjutkan, Sampai Bilang Begini

Ia berpendapat bahwa tindakan pencegahan tindak korupsi melalui digitalisasi merupakan suatu upaya awal yang sebaiknya harus lebih dioptimalkan dan dinilai lebih efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia dibanding adanya OTT itu sendiri.

"OTT, OTT itu kan ndak bagus sebenernya, buat negeri ini jadi jelek banget.Tapi kalo di kita digital life siapa yang mau lawan kita," ucap Luhut Pandjaitan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 tanggal 20 Desember 2022.

Tak ayal ucapan Luhut itu menuai banyak kontroversi dari berbagai pihak, pro dan kontra juga masif dilayangkan oleh netizen.

Baca Juga: Kontroversi Luhut Larang OTT Masih Bergulir, Berikut Analisis Rocky Gerung

Sebagaimana netizen yang ikut berkomentar dalam akun Instagram Hotman Paris setelah pengacara nyentrik itu memposting video Luhut, setidaknya terdapat 2.300 lebih komentar dari para netizen.

"Ngerti arahnya gak?? Maksudnya ke arah digitalisasi, uang elektronis, system semuanya tidak boleh manual dab cash, sehingga tidak bisa main-main lagi karena semua ada jejaknya. Itu arahnya. Jadi mau korupsi ya susah, ga bisa. Semua OTT kan cash semua. Kalau transfer ada jejaknya lah," tulis akun @benedict.sulaiman.

Namun tak sedikit pula netizen yang mendukung bahwa OTT memang masih dan sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Padahal tangkap tangan itu bukti kuat ada tersangka penerima dan pemberi serta barang buktinya ada. Lha kok dilarang itu otaknya mau ke arah mana?," tulis akun @camfredynew.

Menilik OTT atau (Hand Arrest Operation) yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (silent operation), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi (Asyari, 2017 dalam Oktavianto dan Abheseka, 2018). Diketahui OTT di Indonesia sudah diberlakukan sejak tahun 2005.

Nyatanya memang sedari awal kebijakan OTT itu sendiri memang telah menuai pro kontra. Bagi pihak yang kontra, menilai OTT tidak berdampak signifikan dalam pemberantasan korupsi, bersifat ilegal, dan mengancam privasi sedangkan bagi pihak yang pro berpendapat bahwa adanya OTT mampu mengungkapkan kasus korupsi secara lebih cepat dan menghasilkan bukti yang konkret (Oktavianto dan Abheseka, 2018).