Bank Nagari dan Bank Mandiri, Kerja Sama Luncurkan Cobrand e-Money dan KKP Domestik

PADANG, HALUAN -- Bank Nagari dan Bank Mandiri menjalin kerja sama meluncurkan Cobrand e-Money dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik, di Bank Mandiri Area Padang, Rabu (28/12).

Launching kerja sama ini dilakukan langsung oleh Ade Hasballah Abdullah Regional CEO Bank Mandiri Region II Sumatera, Muhammad Irsyad Direktur Utama Bank Nagari, Yunus Mulia Regional Transaction & Consumer Head Bank Mandiri Region II Sumatera, Sania Putra Direktur Keuangan Bank Nagari dan turut disaksikan oleh Wahyu Purnama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan Mendi Rahmadi Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Baca Juga: Bank Nagari Kelola 42 Persen Pendaftar Haji Sumbar Tahun 2022Baca Juga: Bank Nagari Kelola 42 Persen Pendaftar Haji Sumbar Tahun 2022

Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad menyambut baik sinergi yang dilakukan antara Bank Nagari dengan Bank Mandiri ini. Irsyad mengatakan, peluncuran kartu e-Money Bank Nagari merupakan bagian dari ekspansi bisnis perseroan dalam mengembangkan inovasi alat pembayaran non tunai. Diharapkan, kehadiran e-Money dapat memudahkan nasabah dalam lebih banyak melakukan transaksi.

Selanjutnya, kartu e-Money Bank Nagari akan dijual melalui kantor-kantor cabang Bank Nagari yang tersebar di wilayah Sumatera Barat dan juga merchant yang bekerja sama.

“Nantinya, kartu e-Money Bank Nagari ini akan dapat digunakan di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, seperti di sektor transportasi dimana 70 persen transaksi dilakukan di gerbang tol, termasuk di ruas tol Sumatera yang terus berkembang, pembayaran parkir Bandara Internasional Minangkabau, merchant, tempat wisata, maupun sektor potensial lainnya,” kata M. Irsyad, “Kehadiran kartu e-Money Bank Nagari ini akan melengkapi channel pembayaran elektronik yang telah kami kembangkan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi,” kata Irsyad, Kamis (29/12).

Di bagian lain Regional CEO Bank Mandiri Region II/ Sumatera, Ade Hasballah Abdullah mengungkapkan bahwa Bank Nagari adalah salah satu nasabah utama Bank Mandiri. Kerja sama ini pun dinilai sebagai peran dan kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung digitalisasi perbankan.

Menurutnya, dengan adanya kerjasama Cobrand e-Money ini Bank Mandiri dan Bank Nagari dapat tumbuh bersama, serta Bank Mandiri dapat menjadi partner finansial utama Bank Nagari. Terlebih, hingga November 2022, Bank Mandiri telah menerbitkan 29,5 juta kartu berlogo e-money dengan rata-rata transaksi per bulan sebanyak 98,2 juta transaksi senilai Rp1,65 triliun dan menjadi market leader pada bisnis transaksi kartu prabayar.

Hal tersebut didukung juga dengan jumlah mitra yang telah bekerja sama sebanyak lebih dari 175 ribu mitra dan fasilitas layanan top up yang terlengkap saat ini di Indonesia.

“Sehingga kami juga ingin agar uang elektronik berlogo e-Money ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat, dalam hal ini nasabah Bank Nagari, dalam melakukan transaksi pembayaran,” kata Ade dalam keterangan tertulisnya.

Selain sinergi kerja sama penerbitan Co-Brand e-Money, Bank Mandiri dan Bank Nagari juga melakukan sinergi dalam penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik). Hal ini dilakukan dengan mengusung semangat dan komitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/ APBD.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran, KKP Domestik merupakan skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik.

“Kerja sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Domestik ini menjadi bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap objektif Gerakan Bangga Buatan Indonesia, serta sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan untuk transaksi cashless yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri dalam mengelola likuiditas keuangan negara melalui sistem pembayaran nasional,” ujarnya.