DPR : Aparat Hukum Harus Usut Mafia Pangan Dalam Kebijakan Impor Beras!

HARIANHALUAN.COM - Anggota Komis III DPR RI, Moh. Rano Alfath mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menindaklanjuti dugaan adanya permainan mafia pangan dalam impor beras.

Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan permintaannya itu setelah ramainya masyarakat yang menyoroti kebijakan impor yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun lalu.

“Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, saya turut meminta Aparat Penegak Hukum baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan dan bila perlu ditindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras,” ucap Rano dikutip harianhaluan.com dari situs resmi dpr.go.id

Mantan ketua DPD KNPI Prov. Banten itu juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dan memproses hukum apaila terbukti ada mafia-mafia yang terlibat.

Baca Juga: Polemik Perppu Ciptaker, Ini Kata Mahfud MD

Dia mengajak untuk concern terhadap kasus ini dan menunjukkan bahwa negara tidak main-main terkait ketahanan pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Rano meminta negara untuk bisa belajar dari pengalaman kebijakan impor pangan yang berujung tindak pidana seperti mafia minyak goreng, kasus impor garam dan lain-lain.

Banyaknya kasus-kasus mafia pangan ini akan berujung dengan ruginya masyarakat dan petani indonesia yang selalu menjadi korban.

“Untuk itu kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini, jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” kata Politisi PKB itu.

“Bila perlu bentuk satgas-satgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal,” tambahnya.

Baca Juga: Gunung Merapi Alami 21 Kali Gempa Vulkanik Dalam Sejak Dini Hari Tadi, Level Siaga!

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Keputusan ini diambil sebagai pilihan terakhir untuk menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus berjumlah 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022.

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Budi Wuryanto sebelumnya menyampaikan bahwa stok yang dikuasai Perum Bulog tidak dalam kondisi ideal menghadapi Natal dan Tahun Baru.