Luhut Ajak Kepala Daerah Lawan OTT oleh Aparat Penegak Hukum

HARIANHALUAN.COM - Menko Maritim dan Investas, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh kepala daerah harus berani melawan operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.

Hal itu disampaikan Luhut saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa, 17 Januari 2023.

"Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat," ujar Luhut.

Baca Juga: Kontra Luhut, Mahfud MD Dukung OTT KPK Dilanjutkan, Sampai Bilang Begini

Menurut Luhut, OTT sering dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia justru berdampak pada stigma negatif bahwa Indonesia tidak memiliki ekosistem yang baik sehingga marak terjadi korupsi.

"Saya kira kita gak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," jelasnya.

Langkah yang harus ditempuh adalah dengan perbaikan sistem internal dan layanan untuk masyarakat menjadi berbasis elektronik sehingga menjadi negara yang efisien. Kemudian adalah meningkatkan pengawasan.

"Kita harus lakukan pengawasan. Kita harus turun. Ada sebagian walikota gubernur dipilih rakyat untuk memberikan kembali kepercayaan itu dengan tadi performance yang baik," paparnya.

Baca Juga: Eksistensi OTT ala KPK yang Dinilai Menko Luhut Jelek, Kini Tuai Kontroversi

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus sejalan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, iklim bisnis yang kondusif dan penciptaan lapangan kerja.

"Ekosistem terbentuk mengurangi korupsi. Bapak ibu sekalian, TNI Polri harus digitalisasi. TNI akan lakukan bulan depan. Indonesia akan lebih bagus," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut pernah menyarankan agar KPK tidak sering-sering melakukan OTT atau Operasi Tangkap Tangan.

"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupi 2023-2024 beberapa waktu lalu.

Dalam konteks itu, Luhut berbicara soal digital life yang sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi uang pembelanjaan negara dan meminimalisir praktik korupsi.