Membuat Film Kritis di Israel Tidak Boleh Pakai Uang Negara!

HARIANHALUAN.COM - Pendanaan dua film Dokumenter yang dibuat dengan latar belakang pelanggaran HAM yang dilakukan Israel kepada Palestina akan dicabut.

Menteri kebudayaan Israel menegaskan sedang berusaha untuk mencabut pendanaan pada dua film dokumenter kritis, film tersebut berhubungan dengan pendudukan Israel atas Palestina.

Dilansir dari theguardian.com, Miki Zohar sebagai menteri yang berasal dari partai sayap kanan telah mengambil sikap tegas untuk tidak akan melakukan pendanaan terhadap pembuatan film yang berbau pendudukan atas Palestina.

Baca Juga: Berkunjung ke Riau, Manajemen Semen Padang Silaturrahmi dengan Pemerintah Daerah

Dia juga akan meminta untuk setiap pembuat film agar menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan menggunakan dana negara untuk membuat film yang akan merugikan Israel.

Produser dari dua film yang sedang diputar pada festival maupun yang dapat ditonton pada jaringan kabel Israel, diminta untuk mengembalikan dana hibah yang berasal dari uang negara untuk pembuatan film tersebut.

Dua film yang dimaksud tersebut adalah H2: Lab pendudukan, melacak sejarah kendali Israel atas kota Herbon di Tepi Barat dan Dua Anak Sehari, Mengeksplorasi penangkapan dan interogasi anak-anak Palestina.

Baca Juga: Bintang Vincenzo, Na Chul Meninggal Dunia, Berikut Deretan Film yang Pernah Dibintanginya

Bioskop di Israel serta industri film dokumenternya sendiri bergantung pada dana hibah yang diberikan oleh negara, dengan pelarangan tersebut tak ayal akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan film dokumenter di Israel.

Dikutip dari theguardian.com, David Wachsmann sebagai sutradara dari film Dua Anak Sehari turut mengomentari kebijakan menteri kebudayaan Israel,

"kedua film ini berada di tengah badai, tetapi ini adalah serangan terhadap kebebasan berekspresi di Israel, budaya dan setiap artis Israel"

Baca Juga: Salah Satu Member NewJeans, Danielle Mendadak Meminta Maaf, Ada Apa Ya?

Hal ini menambah sentimen negatif yang dilontarkan oleh partai sayap kanan Israel, yang dianggap sebagai lebih keras atas kebijakan-kebijakan yang melibatkan nama Palestina.***