Unjuk Rasa ke Gedung DPR, Ribuan Kades Berdatangan Tuntut Perpanjang Masa Jabatan

HARIANHALUAN.COM - Sebuah video amatir memperlihatkan ribuan Kepala Desa (Kades) berdatangan dengan berjalan kaki ke Gedung DPR beredar luas di media sosial.

Ribuan Kades yang berdatangan ke Gedung DPR Senayan, Jakpus hari ini Rabu, 25 Januari 2023 dikabarkan bakal demo menuntut perpanjangan masa jabatan.

Ribuan Kades yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) awalnya berkumpul di Gelora Bung Karno sebelum bertolak ke Gedung DPR untuk demo.

Baca Juga: Srimulyani Optimis Indonesia Mampu Lunasi Utang, Rocky Gerung: Jual BUMN Semua Utangnya Lunas Kok
 
Massa membawa spanduk dan bendera PPDI dan demo menuntut masa jabatan Kades dari enam menjadi sembilan tahun. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab tuntutan sejumlah Kades yang demo untuk memperpanjang masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

Jokowi juga sempat dikabarkan setuju atas usulan para Kades. Namun, alih-alih memberikan tanggapan serius, mantan Wali Kota Solo tersebut justru melempar bola panas itu ke DPR.

Baca Juga: Geger! Diduga Penculik, Seorang Wanita Dibakar Hidup-Hidup Hingga Tewas di Sorong, Ternyata Hanya ODGJ

Sejauh ini, Jokowi menegaskan bahwa UU Desa sangat jelas yang membatasi masa jabatan Kades enam tahun dan dapat dipilih kembali sampai tiga kali masa jabatan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa para Kades sebaiknya demo ke Gedung DPR dan mengutarakan usulan mereka.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Desa mengatur tentang masa jabatan Kades enam tahun selama tiga periode, sehingga total 18 tahun.

Baca Juga: 25 Januari Hari Gizi Nasional: Ironi Tingginya Angka Stunting di Indonesia, Simak Cara Pencegahannya

Namun, para Kades merasa bahwa aturan tersebut ada efek sosial lantaran muncul konflik sosial dalam pemilihan yang kadang dua tahun pertama tidak selesai.

Sehingga, sisa tiga atau empat tahun dirasa tidak cukup untuk membangun desa.

Dari situlah timbul demo dengan tuntutan untuk mengubah periode masa jabatan enam tahun menjadi sembilan tahun, dengan satu atau kali kesempatan lagi untuk mencalonkan. (*)