Sebut Mendes Nggak Paham UU Desa, Ketua MPO Apdesi Beda Sikap Soal Jabatan Kades

HARIANHALUAN.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa atau MPO Apdesi, menyebut Menteri Desa (Mendes), nggak paham UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Ketua MPO Apdesi, Muhammad Asri Anas menceritakan bahwa Mendes saat ini lebih banyak mengurusi pendamping desa ketimbang aparatur desa.

Oleh sebab itu, Ketua MPO Apdesi itu memiliki pandangan berbeda mengenai revisi UU Desa dan perpanjangan masa jabatan Kades.

Baca Juga: Mana Dapat Laptop Acer i5 RAM 4GB, Adanya Malah Ini, Spek Harga Beda Tipis Kok

Baca Juga: Mau Oplas? Yuk Kenali Dulu Jenis Operasi Plastik, Biaya dan Efek Sampingnya

Menurut keterangannya, sebelumnya kepala desa tidak pernah mendiskusikan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Dia menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa itu lebih dulu digagas oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Masa jabatan sembilan tahun itu lebih duluan tuh digelontorkan dan digagas oleh Menteri Desa,” ucap Asri Anas dikutip harianhaluan.com dari kanal Youtube Gelora TV, Rabu, 25 Januari 2023.

Baca Juga: Mahasiswi Universitas Suryakancana Diduga Ditabrak Rombongan Pejabat, Kapolri Respon Cepat

Oleh sebab itu, dia memandang persoalan perpanjangan masa jabatan saat ini hanya menunggu keputusan politik dari pemerintah pusat.

Pria berkacamata itu menyebut, bahwa sebenarnya Apdesi tidak pernah memiliki fokus kepada perpanjangan masa jabatan. Namun ada 28 item yang menjadi sorotan mereka.

Seperti penentuan anggaran dana desa yang saat ini tidak jelas, kemudian sinkronisasi aturan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa, serta kewenangan pemerintah desa yang demokratis itu seperti apa?

Baca Juga: Inti Bumi Telah Berputar Berlawanan Arah, Ini Kata Para Peneliti

Disamping itu, dia menilai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa saat ini hanya 15 persen dari kepala desa di seluruh Indonesia.