HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas klarifikasi duduk masalah soal anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan.
Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Minggu, 29 Januari 2023.
Baca Juga: Deretan Artis Ibu Kota Terkenal yang Buka Bisnis Rumah Makan atau Masakan Padang, Siapa Saja Ya
Baca Juga: Ini Dalih Kemendikbudristek Geber Kurikulum Merdeka Belajar
Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” tuturnya.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.
Baca Juga: Bijaklah dalam Bermedsos! Jelang Pemilu 2024, Polri Mulai Lakukan Patroli Siber
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Lantik Abdullah Azwar Anas Jadi Menpan-RB
Jadi MenPAN-RB, Azwar Anas Prioritaskan Penyelesaian Honorer K2
MenPAN-RB Carikan Solusi Baru, Honorer Batal Dihapuskan 2023?
Wako Hendri Septa Sambut Baik Kunjungan MenPAN-RB Azwar Anas
Wakil DPD Filep Wamafma Dorong Honorer Papua Jadi ASN, Begini Kata Menpan RB
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan 500 Trilliun Digunakan Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel