5 Tantangan Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pesta Demokrasi 2024

- Kamis, 2 Februari 2023 | 21:10 WIB
Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Puadi (depan kiri menggunakan batik warna merah) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan di Surabaya, Jawa Timur (bawaslu.go.id)
Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Puadi (depan kiri menggunakan batik warna merah) saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan di Surabaya, Jawa Timur (bawaslu.go.id)

HARIANHALUAN.COM - Dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada) setidaknya ada 5 tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu untuk pesta demokrasi 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi.

Ia menyatakan tantangan penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan berasal dari beberapa masalah. Permasalahan penanganan yang dia maksud antara lain, masih terdapat norma-norma dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang menimbulkan perbedaan penafsiran.

Baca Juga: Jurus Jitu Polri Tingkatkan Pengamanan Sepak Bola Tanah Air Agar Sesuai dengan Standar FIFA

Baca Juga: Begini Keterangan Saksi Terhadap Kondisi Korban Saat Dievakuasi dalam Rekonstruksi Kecelakaan Mahasiswa UI

Masalah kedua, ada batasan waktu penanganan yang singkat, khususnya dalam UU Pemilihan. Ketiga, sulitnya menyatukan pendapat dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Pemahaman yang sama adalah langkah awal penegakan hukum.

"Bawaslu, Kepolisian, dan Jaksa harus memiliki cara pandang yang sama saat menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu/pemilihan. Jika tidak, maka ketentuan pidana tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya," kata Puadi saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 1 Februari 2023, di Surbaya, Jawa Timur.

Baca Juga: Mulai Tahun 2023 Jual Beli Gas 3 kg Enggak Bisa Sembarangan, Begini Tahapannya

Baca Juga: Dapat Dukungan dari 3 Parpol, Pemerhati Politik Sebut Anies Enggak Adil Bagi Lawan-lawannya

Masalah terakhir, lanjut Puadi, sumber daya manusia yang terbatas dari kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi bagian dari Gakkumdu.

"Belum lagi hambatan geografis. Masalah SDM dan Geografis membutuhkan pendekatan khusus untuk menemukan solusi penegakan hukum pemilu. Selain itu, kemungkinan intervensi politik berpotensi menjadi masalah dalam penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan," ujarnya.

Pertama menghadapi ketentuan perundang-udangan yang sama dan tidak dilakukan perubahan yaitu pada UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU 1/2015 tentang Pilkada beserta perubahannya.

“Untuk itu perlu dilakukan diskusi lebih dini dalam Sentra Gakkumdu dengan tujuan menyamakan pemahaman terkait dengan norma dan pola penanganan. Kesamaan pemahaman tersebut dituangkan dalam sebuah keputusan yang menjadi pedoman bagi Gakkumdu seluruh Indonesia," kata Puadi.

Baca Juga: Prabowo Nemu Foto Masa Mudanya, Izin Dahulu Sebelum Pakai Malah Dipuji Warganet: Adab Dulu Baru Ilmu

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: bawaslu.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jeleknya Proyek Food Estate Jokowi di Mata AHY

Rabu, 15 Maret 2023 | 19:49 WIB
X