Ketua MPR: Gubernur Sebaiknya Ditujuk Pemerintah Pusat

HARIANHALUAN.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, membantah dirinya mengusulkan penghapusan jabatan gubernur.

Menurutnya ia hanya mengusulkan agar Pemilihan Gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat.

Bantahan itu disampaikan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut di Kompleks Senayan, Jakarta, Minggu 5 Februari 2023.

Baca Juga: Jokowi: Elektabilitas Pak Prabowo Potensial Menjadi yang Tertinggi

“Bukan penghapusan. Kita sudah memiliki pemikiran lama, kajian, bahwa sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” katanya.

Jadi menurutnya jika gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat, maka sebaiknya yang memilih adalah pemerintah pusat.

“Sebaiknya hasil kajian kami, saya pribadi dan kawan-kawan, tidak terkait kelembagaan ya MPR, DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat Optimis Prabowo Menang di Pilpres 2024

Sebelumnya wacana penghapusan jabatan gubernur digaungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak Imin menganggap Pilkada langsung tidak efektif karena menghabiskan anggaran dan pelaksanaannya melelahkan. Dia setuju jika dilakukan kajian secara mendalam. Menurutnya jabatan gubernur yang dipilih melalui pilkada langsung sangat tidak efektif.

"Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada langsung," katanya.

Baca Juga: Pernah Usul Pemilu Ditunda, Bamsoet Kini Ngegas: Saya kan Cuma Megang Palu!

Dia juga menjelaskan bahwa gubernur ini tidak bersentuhan langsung dengan rakyat, tidak seperti pemilihan bupati ataupun pemilihan wali kota.

"Karena itu kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD,” ujarnya.***