Nasib Program Jokowi Ketika Anies Menang Menjadi Presiden Diprediksi Begini

HARIANHALUAN.COM - Anies Baswedan sebelumnya dirumorkan tidak akan melanjutkan program Jokowi apabila naik menjadi Presiden RI.

Anies sendiri mengungkapkan bahwa untuk memprediksi mengenai kinerja yang akan Ia lakukan di masa depan, tidak dapat dilihat hanya dari sebuah perkataan tetapi dari rekam kerjanya.

“Dengan melihat masa lalu, ketika Anies bertugas di Jakarta, Ia meneruskan apa yang dikerjakan Gubernur sebelumnya atau tidak, jika Ia meneruskan berarti besok akan meneruskan,” ungkap Anies Baswedan pada acara tvOne Selasa, 14 Februari 2023.

Baca Juga: Sudirman Said Sebut Pemerintah Antipati Terhadap Anies Baswedan: Tidak Sehat Dendam Gara-Gara Kompetisi

Di wilayah Jakarta, Anies mengungkapkan bagaimana kampung – kampung di tata, dirapikan, dan tidak dihilangkan seperti yang dilakukan oleh Jokowi.

Anies mengungkapkan bahwa Ia yang telah meneruskan program Jokowi sebelum menjabat jadi Presiden. Rekam kerja tersebut yang dapat dijadikan prediksi yang akan Ia lakukan di masa depan.

Mengenai usulan dari partai politik terkait pemilihan Gubernur yang akan ditiadakan, dipilih oleh DPR, dipilih oleh presiden.

Baca Juga: Waduh, Ada Lembaga Ingin Khianati Orang Indonesia, Salahgunakan Dana Bantuan Gempa Turki

Akibat dari pemilihan Gubernur menggunakan biaya yang cukup besar, pemilihan Gubernur juga dianggap hanya sebuah perpanjang tangan dari pemerintah pusat, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Anies berpendapat terkait perubahan sistem, maka harus melihat dari contoh praktik sebelumnya yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan ketika ingin mengubah sebuah sistem.

Menyangkut biaya proses politik, pengelolaan harus memiliki aturan dan dukungan yang mencukupi, sehingga dapat dikelola dengan baik. Prinsip pemerintah daerah memiliki responsif yang mendengarkan aspirasi lokal.

Baca Juga: 5 Kriteria Cawapres Idaman Anies Baswedan, Apa Saja?

Pemimpin yang terpilih bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal, oleh sebab itu pemilihan langsung membuat adanya tanggung jawab moral antara yang terpilih dan yang memberikan dukungan.

Jika proses pemilihan langsung hilang, maka moral tersebut juga akan turut hilang. Reformasi dari 25 tahun kedaulatan rakyat tercermin dalam proses pemilihan, orang – orang yang berada di pemerintahan, dan tercermin dalam kebijakan yang dibuat.