Reaksi Jhon LBF atas Tuntutan Rp1,8 Miliar: Anda Salah Pilih Lawan!

HARIANHALUAN.COM - Reaksi Jhon LBF atas tuntutan yang telah dilontarkan perihal pelanggaran hukum dan penipuan senilai Rp1,8 miliar kepadanya lewat twitternya, Minggu, 19 Februari 2023.

Jhon LBF menegaskan bahwa perusahaannya PT. Lima Sekawan Indonesia (Hive Five) tidak memiliki masalah hukum dan tidak menipu.

"Siapa yang mendalilkan, Dia yang harus membuktikan!!!!,Saya, pak @sabartobing_hf,Perusahaan kami PT LIMA SEKAWAN INDONESIA,TIDAK ADA MASALAH HUKUM SAMA SEKALI !! Dan tidak MENIPU!!!!," tulis Jhon LBF pada akun twiternya dikutip dari Instagram @folkshiftt , Minggu 19 Februari 2023.

Baca Juga: Mengenai Sosok Viral Jhon LBF yang Kini Digugat Rp1,8 Miliar karena Penipuan

Jhon LBF juga menegaskan bahwa untuk tidak pernah menyentuh harga diri siapapun dan akan mengambil tindakan tegas atas tuduhan yang telah dilontarkan padanya.

“Iri boleh Tapi Jangan BODOH!!,saya akan Bertindak Tegas!!!,Jangan Pernah Sentuh Harga Diri Siapapun!!,Anda SALAH PILIH LAWAN!” sambung Jhon LBF

Diketahui Jhon LBF digugat oleh PT Adidharma Ekaprana yang diwakili oleh kuasa hukumnya Arif Edison, karena diduga Hive Five telah melakukan penipuan.

Baca Juga: Dituntut Rp1,8 M dan Diduga Lakukan Penipuan, Ini 5 Bisnis Milik Jhon LBF

Kabarnya, penipuan yang diduga dilakukan Jhon LBF bermula pada tahun 2022 yang di mana ia mampu menangani kasus hukum dan mau membantu PT Adidharma Ekaprana

Arif mengatakan bahwa kliennya melakukan sebuah perjanjian kepada Jhon LBF dan menyerahkan uang sebesar Rp800 juta atas jasanya.

Namun pada kenyataannya, seusai kliennya menyerahkan uang tersebut Jhon selaku pihak dari Hive Five justru tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya serta dianggap tidak memiliki kompetensi di bidang hukum.

Baca Juga: Jhon LBF Digugat Seorang Pengusaha atas Penipuan, Kerugian Mencapai Rp1,8 Miliar

Disebut  Jhon LBF tidak melakukan pekerjaan yang diharapkan klien seusai diberi Rp800 juta, Arif berujar bahwa bukti tersebut terdapat pada hasil dari laporan keuangan, audit dan pajak yang tidak jelas. ***