CATATAN PELATIHAN AHLI PERS DEWAN PERS (3): Kode Etik Jurnalistik, 'Jurus Sakti' Pelindung Pers

Rahma Nurjana
- Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:21 WIB
Peserta foto bersama pakar pidana Prof Syaiful Bakhri dan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar.  (Foto: dok.dp)
Peserta foto bersama pakar pidana Prof Syaiful Bakhri dan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar. (Foto: dok.dp)

Catatan: Zul Effendi

Topik kebebasan pers menjadi tema sentral selama kegiatan “Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers” di Banten, 19-21 Agustus 2021. Mulai dari Ketua Dewan Pers M Nuh, mantan Ketua MA  Bagir Manan, Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung Burhanuddin, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganroe, Guru Besar Pidana UMJ Syaiful Bakhri sampai Bambang Sadono, Wina Armada dan Herutjajo, memastikan bahwa kemerdekaan pers perlu dan wajib dilindungi.

Melindungi kemerdekaan pers berarti melindungi kepentingan masyarakat sekaligus melindungi demokrasi yang dibangun di negeri ini. Untuk itu, semua pihak, termasuk para penegak hukum tidak boleh mengusik apalagi melanggar kebebasan pers.

Melindungi kemerdekaan pers tentunya selaras dengan arah perlindungan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Dewan Pers, Surat Edaran MA Nomor 13 Tahun 2008, Nota Kesepakatan Dewan Pers-Polri dan Kejaksaan Agung, atau yang terbaru SKB Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi beberapa pasal UU ITE.    

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, fungsi utama dan pertamanya adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain (Pasal 15 ayat 2 huruf a UU Tentang Pers).

Terkait dengan fungsi utama melindungi kemerdekaan pers, Ketua Dewan Pers M Nuh mengingatkan para ahli pers dari berbagai provinsi di Indonesia yang dilatih dan ditunjuk oleh Dewan Pers, untuk menjadi mesin atau motor penggerak kemerdekaan pers di daerah masing-masing.

Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers juga menguatkan pesan yang disampaikan M Nuh. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung itu, ahli pers tugasnya tidak hanya sekadar memberikan keterangan terkait perkara pers di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan saja, tapi lebih dari itu. Yakni membangun ruang dan atmosfir kemerdekaan pers di daerah dengan mengembangkan dialog seputar pers. Dengan semua pihak. Ya masyarakat, ya pejabat, ya juga penegak hukum. Termasuk dengan masyarakat pers sendiri.

“Khusus untuk teman-teman pers di daerah, kita perlu senantiasa mengingatkan betapa pentingnya menjalankan profesi kewartawanan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Jangan pernah merasa capek, merasa lelah. Teruslah ingatkan agar para wartawan kita mengerti, memahami dan sungguh-sungguh menjalankan pekerjaan sesuai etik profesi,” kata Bagir.

Saya mencatat dengan huruf italic dan bold, sesungguhnya pers, media, wartawan yang tahu, mengerti, memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik dan UU Tentang Pers dalam pekerjaannya, berarti mereka telah melindungi kemerdekaan pers. Telah melindungi diri, perusahaan dan komunitasnya sendiri dari potensi yang mengancam kebebasan pers.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Dua Mantan Pengurus KONI Padang Resmi Ditahan

Rabu, 18 Mei 2022 | 17:06 WIB
X