DIM Dibahas pada Paripurna DPD-RI

- Rabu, 14 Januari 2015 | 19:43 WIB

Nofi Candra yang didapuk untuk  penyampaian laporan hasil reses 4 orang anggota DPD dari Sumbar yaitu Irman Gusman, Emma Yohana, Jeffrie Geovanie menyebutkan, terbentuknya DIM telah menjadi prioritas utama untuk dibahas di DPD. Selain dibahas aspirasi masyarakat untuk terbentuknya DIM juga akan  diperjuangkan secara pribadi anggota DPD melalui berbagai upaya kepada Pemerintah untuk direalisasikan.

”Tokoh masyarakat Sumbar menginginkan terwujudnya Daerah Istimewa Minang (DIM) karena ada keistimewaan dalam sistem pemerintahan nagari yang melibatkan pemuka adat, yang sangat istimewa dibandingkan daerah lain. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk memperjuangkan bersama-sama di DPD,” kata Nofi Candra kepa­da Haluan melalui pesan BBM.

Nofi menyebutkan, dari laporan yang disampaikan dalam durasi hampir satu jam itu, sedikitnya ada 10 item persoalan krusial yang menjadi harapan masyarakat Sum­bar. Nofi juga menyuarakan program kembali ke surau agar dilengkapi dengan  insentif guru mengaji, terma­suk perbaikan pemukiman pendu­duk yang kurang memiliki prasarana tempat ibadah, serta masalah pemo­tongan  berupa pajak 11 persen terhadap dana bantuan sosial seperti dana untuk Goro dan sebagainya.

Seluruh anggota DPD asal Sum­bar bahkan sepakat bahwa pemba­ngunan pendidikan sangat perlu diperhatikan. Nofi menye­butkan perhatian itu meliputi  kurikulum, kapasitas , termasuk kesejahteraan tenaga pendidik serta beasiswa bagi  siswa yg berprestasi tetapi  tidak mampu. Apresiasi dalam bentuk beasiswa ini penting disekolah negeri atau swasta untuk memotivasi para pelajar di daerah.

Selain itu, kata Nofi aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Forum sidang Paripurna  itu me­nyang­kut pelaksanaan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang akan dihadapi oleh mayoritas Kabupaten/ Kota dan Provinsi Sumbar.

Terkait dengan dana desa yang diamanatkan dalam UU No. 6 th 2014 tentang desa, Para wakil dae­rah dari Sumatera Barat berpese­pakat mendesak pemerintah pusat agar meningkatkan nilai nominal dana Desa/Nagari ini sesuai janji presiden  Presiden Jokowi waktu berkampanye dulu. Khusus untuk Sumbar, ulas Nofi,  diminta ada kebijakan khusus tentang jumlah dana yang diberikan.

“ Di Sumatera Barat kita menge­nal nagari, tidak ada desa.  Luas nagari mungkin ada 3 atau bahkan 4 kali luas sebuah desa. Karena itu kita meminta agar pemerintah menye­suaikan  anggarannya, “ tulis tokoh muda ini.

Terkait ketersediaan pupuk,  masyarakat menghendaki kesunggu­han pemerintah memberikan subsi­di berdasarkan jumlah kebu­tuhan ma­sya­rakat. Nofi menduga, sedikit­nya sebanyak 21 juta ton pupuk  dibutuh­kan di Indonesia. Tetapi yang disub­sidi  hanya sekitar 7,7 juta ton. Ka­pasi­tas ini praktis terjadi keku­rangan pupuk.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X