Ketua TAPD: Sanksi Tanggung Sendiri

- Jumat, 6 Februari 2015 | 20:01 WIB

“Kalau masih tetap melak­sana­kan hibah dan Bansos silah­kan tanggung sanksi sendiri,” tegas Ali Asmar, Jumat (6/2) kemarin di ruangannya.

Untuk penyaluran hibah dan Bansos ini kata Ali Asmar, seperti ditegaskan gubernur dalam surat edaran ke kabu­paten/kota agar me­nang­guhkan terlebih dahulu penya­luran dana hibah dan Bansos sampai ada jawaban evaluasi dari Kemen­dagri.

“Sampai saat ini masih belum kita terima jawaban evaluasi dari Kemendagri. Jadi, kita masih tetap berpe­doman kepada Surat Kepu­tusan (SK) menteri terkait koreksian APBD 2015 yang dilarang seperti hibah dan Bnasos ini,” ujar Sekda.

Ditambahkannya, terkait pem­bolehan hibah dan Bansos bagi kabupaten/kota oleh pusat, TAPD belum menerima suratnya. “Kalau itu pun memang benar, tentu kita pemerintah provinsi yang akan mengetahui lebih dahulu karena untuk evaluasi APBD kabupaten/kota kita yang lakukan,” tandasnya.

Jadi, papar Sekda, Pemprov Sumbar masih berpatokan kepada SK Kemendagri yang diterima tanggal 30 Desember 2014 lalu yang melarang hibah dan Bansos.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menegaskan bahwa aturan pelarangan hibah dan Bansos ini tidak hanya berlaku bagi provinsi akan tetapi berlaku bagi kabupaten/kota di Sumbar. “Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 903-42-2014 telah menyebutkan anggaran yang tidak diperkenankan dalam APBD 2015. SK itu menjadi acuan Pemprov dalam evaluasi APBD Kota dan Kabupaten tahun 2015. Jadi, kabupaten/kota harus mengikutinya,” ujar Irwan.

Terpisah, anggota DPRD Sum­bar Albert Hendra Lukman meminta pihak DPRD Padang untuk tetap mengikuti keputusan evaluasi APBD yang diarahkan Kemendagri dan dilakukan gubernur menyusul per­nya­taan Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yang menilai pelarangan anggaran hibah bansos hanya berlaku di tingkat provinsi. Politisi PDIP itu me­nyebutkan, Jika Padang tidak men­jalankan, itu sama halnya dengan tidak patuh atau melakukan perla­wanan atas apa yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Gubernur Sumbar.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar sesama  satu partai dengan Wahyu Irmana Putra, Afrizal, tidak berkomentar banyak saat ditanya masalah ini. “‘Kita tunggu dululah evaluasi Kemendagri terkait APBD, terutama tentang hibah dan bansos yang memang sedang terkoreksi,” ucap Anggota Komisi III DPRD Sumbar yang juga dari Dapil I Sumbar Kota Padang tersebut.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB

Wako Padang Sambut Baik Lembaga Halal Syariah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:55 WIB

Wako Padang Sambut Baik Lembaga Halal Syariah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:20 WIB
X