19 Kabupaten dan Kota Tak Bisa Cairkan Hibah dan Bansos

- Senin, 9 Februari 2015 | 19:53 WIB

Pasalnya Pemprov Sumbar be­lum memenuhi urusan wajib, seperti anggaran kesehatan 10 persen, pendidikan 20 persen dan belanja infrastruktur 30 persen. Sedangkan Pemko Padang sudah memenuhi kewajiban tersebut, sehingga tidak masalah Pemko Padang mencairkan hibah dan bansos dan sejumlah anggaran lainnya. Namun demikian, Pemprov Sumbar tetap menyatakan Pemko Padang belum memenuhi syarat, namun jika tetap bersikeras merealisasikan, Pemprov Sumbar tidak akan menghalang-halanginya. Tapi begitu bermasalah, resiko tanggung sendiri-sendiri.

Diperkirakan kondisi ketidak­jelasan dan perdebatan ini masih akan terus bergulir sampai terbitnya Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang eva­lua­si APBD Sumbar 2015 terkait hibah dan Bansos.

Kadis DPKD Sumbar, Zae­nuddin kepada Haluan, Senin (9/2) mengatakan, tidak ada larangan kepada kabupaten/kota dalam me­nyalurkan hibah dan bansos. Na­mun, bagi kabupaten/kota yang akan menyalurkan hibah dan bansos, mesti terlebih dahulu  memenuhi urusan wajib di daerahnya seperti kesehatan mencapai 10 persen, pendidikan 20 persen dan dan belanja infrastruktur 30 persen. “Apabila ini sudah tercapai, di daerahnya boleh menganggarkan hibah dan bansos,” tegas Zaenuddin.

Namun, kata Zaenuddin dari evaluasi APBD kabupaten/kota belum ada dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang bisa meng­alo­kasikan dana hibah dan bansos. “Evaluasi struktur APBD kabu­paten/kota itu belum ada yang memenuhi tiga unsur ini. Seperti Kota Padang, meski kesehatan sudah 14 persen, pendidikan sudah 20 persen, namun belanja infrastrutur baru mencapai 15 persen tetap juga tidak bisa mengalokasikan hibah dan Bansos,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua TAPD Sumbar, Ali Asmar. Ia menegaskan bagi kabupaten/kota yang masih menjalankan penyaluran dana hibah dan Bansos di daerahnya agar siap-siap dengan sanksi dari pemerintah pusat.

Untuk penyaluran hibah dan bansos kata Ali Asmar, seperti ditegaskan gubernur dalam surat edaran ke kabupaten/kota agar menangguhkan terlebih dahulu sampai ada jawaban evaluasi dari Kemendagri.

“Sampai saat ini masih belum kita terima jawaban evaluasi dari Kemendagri. Jadi, kita masih tetap berpedoman kepada Surat Ke­pu­tusan (SK) Mendagri terkait korek­sian APBD 2015 yang dilarang seperti hibah dan bansosi,” ujar Sekda.  (h/mg-isr)

Editor: Administrator

Terkini

Perumda AM Padang Buka Pendaftaran MBR 2022

Minggu, 26 September 2021 | 07:28 WIB

Kemenko Marves Segera Siapkan DED TPA Aia Dingin Padang

Sabtu, 25 September 2021 | 12:30 WIB

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB
X