Penyelewengan ‘Mita’ Subsidi Marak di Sumbar

Administrator
- Senin, 9 Februari 2015 | 19:56 WIB

Untuk mengetahui prak­tik penyelewengan tersebut cukup mudah. Jika minyak tanah yang dijual di warung-warung berwarna bening dan dibanderol dengan harga di atas Rp 5.000, berarti itu adalah tindak penyelewengan. Bahkan dalam praktiknya minyak tanah tersebut dijual Rp9.000 sampai dengan Rp 10.000 per liter.

Padahal harga minyak ta­nah subsidi hanya Rp2.500 – Rp 3.000 per liter. Sedangkan minyak tanah non subsidi yang berwarna ungu Rp10. 500 per liter. Tapi nyaris tak ditemukan warung-warung yang menjual minyak tanah non subsidi. Kasus seperti ini nyaris tak tersentuh oleh Pertamina maupun pemerin­tah daerah. Paling yang men­jadi perhatiannya hanya be­rupa penyelundupan ke da­erah lain, sebagaimana yang diung­kap Polres Limapuluh Kota beberapa hari yang lalu.

Customer Relation Perta­mina Marketing Operation Region (MOR) I Sumbagut, Brasto Galih Nugroho me­nga­takan sebagai bahan pem­banding untuk masyarakat supaya tidak terkecoh saat membeli minyak tanah, per­ha­tikan  warnanya. Minyak tanah bersubsidi berwarna bening, sedangkan minyak tanah non subsidi berwarna ungu. Per­bedaannya sangat kentara.

Terkait dengan penyitaan 15,5 ton minyak tanah sejak enam bulan terakhir oleh Polres Limapuluh Kota, besar ke­mungkinan penyelundupan mi­nyak tanah ini karena be­sar­nya perbedaan atau selisih har­ga minyak tanah tersebut antara Sumbar, Riau, dan Sumut.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk daerah yang belum konversi Rp2.500 per liter dan untuk harga yang non subsidi Rp10.000 per liter.

“Yang jelas Pertamina mendukung pihak kepolisian dan pemda yang memiliki perangkat di setiap daerah dalam hal pengawasan minyak tanah bersubsidi,” ujarnya, Senin (9/2).

Terkait adanya penyelundupan minyak tanah yang terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak Pertamina, ia mengatakan pihaknya akan memastikan apakah memang benar terjadi penyelewengan minyak tanah bersubsidi ini oleh agen. Jika memang benar maka pihak yang berwajib akan memprosesnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tentunya akan ada ketegasan dari Pertamina.

“Jika memang terbukti atau benar ada agen yang terlibat menye­lundupkan minyak tanah bersubsidi ke daerah lain yang sudah konversi, maka Pertamina bisa saja me­mutus­kan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Paparkan Ekonomi Kreatif di ICCN Pekanbaru

Minggu, 28 November 2021 | 07:50 WIB

Masjid di Padang Bakal Ramah Anak

Sabtu, 27 November 2021 | 07:37 WIB

Pengerjaan Jembatan di Sawahan Padang Picu Kemacetan

Kamis, 25 November 2021 | 11:45 WIB
X