Penyelewengan ‘Mita’ Subsidi Marak di Sumbar

Administrator
- Senin, 9 Februari 2015 | 19:56 WIB

Untuk mengetahui prak­tik penyelewengan tersebut cukup mudah. Jika minyak tanah yang dijual di warung-warung berwarna bening dan dibanderol dengan harga di atas Rp 5.000, berarti itu adalah tindak penyelewengan. Bahkan dalam praktiknya minyak tanah tersebut dijual Rp9.000 sampai dengan Rp 10.000 per liter.

Padahal harga minyak ta­nah subsidi hanya Rp2.500 – Rp 3.000 per liter. Sedangkan minyak tanah non subsidi yang berwarna ungu Rp10. 500 per liter. Tapi nyaris tak ditemukan warung-warung yang menjual minyak tanah non subsidi. Kasus seperti ini nyaris tak tersentuh oleh Pertamina maupun pemerin­tah daerah. Paling yang men­jadi perhatiannya hanya be­rupa penyelundupan ke da­erah lain, sebagaimana yang diung­kap Polres Limapuluh Kota beberapa hari yang lalu.

Customer Relation Perta­mina Marketing Operation Region (MOR) I Sumbagut, Brasto Galih Nugroho me­nga­takan sebagai bahan pem­banding untuk masyarakat supaya tidak terkecoh saat membeli minyak tanah, per­ha­tikan  warnanya. Minyak tanah bersubsidi berwarna bening, sedangkan minyak tanah non subsidi berwarna ungu. Per­bedaannya sangat kentara.

Terkait dengan penyitaan 15,5 ton minyak tanah sejak enam bulan terakhir oleh Polres Limapuluh Kota, besar ke­mungkinan penyelundupan mi­nyak tanah ini karena be­sar­nya perbedaan atau selisih har­ga minyak tanah tersebut antara Sumbar, Riau, dan Sumut.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk daerah yang belum konversi Rp2.500 per liter dan untuk harga yang non subsidi Rp10.000 per liter.

“Yang jelas Pertamina mendukung pihak kepolisian dan pemda yang memiliki perangkat di setiap daerah dalam hal pengawasan minyak tanah bersubsidi,” ujarnya, Senin (9/2).

Terkait adanya penyelundupan minyak tanah yang terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak Pertamina, ia mengatakan pihaknya akan memastikan apakah memang benar terjadi penyelewengan minyak tanah bersubsidi ini oleh agen. Jika memang benar maka pihak yang berwajib akan memprosesnya sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tentunya akan ada ketegasan dari Pertamina.

“Jika memang terbukti atau benar ada agen yang terlibat menye­lundupkan minyak tanah bersubsidi ke daerah lain yang sudah konversi, maka Pertamina bisa saja me­mutus­kan hubungan kerja dengan yang bersangkutan,” tegasnya.

Anggota DPRD Provinsi Sum­bar, Sabar AS menyebutkan status Sumbar yang masih terbuka untuk minyak tanah bersubsidi diman­faatkan segelintir orang dengan menyelundupkan bahan bakar itu ke daerah lain yang sudah berstatus close atas minyak tanah bersubsidi, seperti wilayah Riau.

Karenanya, pihak terkait diminta untuk mempercepat proses konvensi bahan bakar dari minyak tanah ke gas di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Hal ini disampaikan poli­tisi Partai Demokrat itu menanggapi berita penyelundupan 15,5 ton minyak bersubsidi yang terjadi sejak enam bulan belakangan.

“Agar berjalan sesuai harapan, kami saran pihak terkait untuk lebih banyak lagi melaksanakan sosialiasi tentang penggunaan gas elpiji itu sendiri. Sebab, sejauh ini salah satu kendala yang membuat masyaraka sulit mengikuti konversi minyak tanah ke gas, karena ketakutan mereka menggunakan untuk meng­gunakan gas,” pungkasnya

Selain itu, alumni IAIN Imam Bonjol itu juga meminta Pertamina melakukan pengawasan sesuai de­ngan regulasi yang mereka miliki, sekaligus mendukung aparat pene­gak hukum bertindak tegas jika ada oknum pembeking yang melicinkan jalannya penyelundupan tadi.

Kepala Badan ESDM Sumbar, Marzuki Mahdi mengakui   penye­lewengan minyak tanah memang rentan terjadi dalam kondisi konver­si. Mengingat adanya ketimpangan harga yang jauh antara daerah yang dinyatakan minyak tanah subsidi ditarik/close dengan daerah yang masih konversi. Dilanjutkan, ke depan untuk menghindari adanya penyelundupan ini ESDM akan terus melakukan konversi minyak tanah ke gas sampai semua wilayah Sum­bar dinyatakan close.

Sebelumnya, PT Pertamina (Per­sero) memperkirakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2015 hanya 17,85 juta kiloliter atau turun 62 persen dibandingkan realisasi 2014 sebesar 46,48 juta kiloliter. Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Distribusi BBM Pertamina Suhartoko mengatakan, pada 2015 jenis BBM subsidi hanya dua, yakni solar dan minyak tanah.

“Konsumsi solar 2015 diper­kirakan 17 juta kiloliter dan minyak tanah 850.000 kiloliter,” katanya

Suhartoko mengatakan, perki­raan konsumsi solar pada 2015 mengalami kenaikan dibandingkan 2014 yang terealisasi 15,95 juta kiloliter. “Kenaikan ini dikarenakan pertambahan kendaraan,” katanya.

Sedangkan, konsumsi minyak tanah 2015 mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2014 sebesar 916.600 kiloliter. Menurut dia, penurunan konsumsi dikarenakan program konversi minyak tanah ke elpiji yang pada 2015 ditargetkan bertambah dua juta paket perdana. (h/mg-len/mg-isr/mg-rin/erz)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Terima Bantuan Sembako dan Beasiswa

Selasa, 30 November 2021 | 08:50 WIB
X