DIM Sebuah Kebutuhan, Bukan Mengada-ada

- Rabu, 11 Februari 2015 | 19:46 WIB

Dia menyatakan, gagasan yang dilontarkan Mochtar Naim, mantan anggota DPD RI adalah gagasan brilian yang harus didukung dan diperjuangkan. Bukan gagasan asal- asalan untuk mencuri perhatian publik.

Adapun alasan-alasan kenapa harus dijadikan DIM, menurut Hermanto adalah, pertama, secara pemerintahan, Sumbar berbentuk nagari bukan desa. Setiap nagari lebih luas wilayah kekuasaannya dari pada desa. Nagari adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah.

“Di dunia ini, hanya Sumbar yang memakai konsep tersebut. Itulah kekhususan yang dijaga oleh tokoh-tokoh masyarakat Minang,” terangnya.

Terkait luasnya pemerintahan nagari dari pada desa, maka anggaran yang lebih besar mestinya diperjuangkan juga.

Kedua, Sumbar pernah menjadi ibukota negara, yaitu Bukittinggi. Sama seperti Yogyakarta. Sumbangsih Sumbar menyelamatkan negara harus diapresiasi.

Ketiga, Sumbar punya aturan nagari yang berasal dari adat Minangkabau dan merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan perselisihan. Terkait sumber hukum ini, juga sama seperti di DI Aceh yang menjadikan qanun sebagai sumber hukumnya.

Keempat, Sumbar punya filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Landasan kehidupan orang Sumbar sangat berbeda dengan provinsi lainnya. Adat diimplementasikan seiring berjalannya dengan agama. Diibaratkan adat batinnya, sementara ruhnya agama.

Kelima adalah seperti disampaikan Asraferi Sabri, Ketua Bamus Nagari Pasia, Ampek Ang­kek, Agam yaitu Sumbar punya kekhususan dengan adanya kabupaten Mentawai.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X