Sumbar Terapkan Kebijakan Satu Peta

- Kamis, 12 Februari 2015 | 19:51 WIB

Presentasi konfirmasi ter­sebut dikemukakan Badan Informasi Geospasial (BIG) beserta PT Waindo SpecTerra selaku konsultan pelaksana dihadapan lembaga terkait dari pemerintahan dan swasta, Kamis (12/2) di Aula Dinas Kehutanan Sumbar.

Meski data yang dija­bar­kan belum sempurna, atas dasar masukan dari beberapa pihak dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), BIG dan PT Waindo menerima segala masukan dan akan mengkaji kembali beberapa keku­ra­ngan yang disebutkan.

“Saat ini peta Sumbar terbaru adalah yang kita ha­silkan sejak pengerjaan 2012-2014 lalu. Kita berharap selu­ruh stakeholder mulai meng­gunakan peta tersebut sebagai wujud kabijakan satu peta yang disepakati,” ucap Ade Komara Mulyana, Ke­pala Bidang Pemetaan Dasar Ru­pabumi dari BIG.

Selain itu Ade juga menga­takan, kepada pihak yang ingin mengakses hasil dari peta yang dikerjakan, akan dise­diakan secara gratis dengan mengun­duh di web yang telah dise­diakan oleh BIG.  “Untuk ke­perluan ter­tentu, karena ini me­rupakan public domain, ma­­ka dapat diunduh dengan be­bas dan gratis,” tambahnya lagi.

Dalam sesi FGD yang dilakukan sejak pagi hingga sore tersebut. Bermacam ma­su­kan datang dari berbagai pihak untuk me­nyempur­na­kan peta dasar dan peta ka­dastral Provinsi Sumbar. An­tara lain datang dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, Perkumpulan QBAR dan lain sebagainya.

Masukan yang diterima PT. Waindo antara lain me­nge­nai tidak terdatanya be­berapa danau utama di Sum­bar, seperti Danau di Atas dan Danau di Bawah, tidak sinkro­nnya luas lahan gambut de­ngan kedalamannya, belum leng­kapnya peta hutan kon­ser­vasi dan titik satwa langka dan berbagai masukan lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia me­ngungkapkan, pihaknya me­ngu­capkan terimakasih kepa­da pemerintah pusat yang bersedia mengalokasikan ke­gia­t­an pembuatan peta dasar dan peta kadastral di Sumbar.

“Dengan adanya data da­sar dan kadastral mem­per­mudah terselenggaranya ke­bijakan satu peta nantinya. Sehingga potensi perbedaan bentuk peta yang kerap terjadi antar lembaga yang berkaitan, tidak akan terjadi lagi. Nanti hasilnya akan digunakan oleh seluruh stakeholder terkait. Hanya ada satu peta ke de­pannya. Sehingga potensi konf­­lik tidak ada lagi,” ucap Hendri.(h/mg-isq)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kunjungi Kota Padang, Simak Pesan Wakapolri

Rabu, 4 Agustus 2021 | 21:42 WIB
X