Aset 439 SMA/SMK Milik Pemprov

- Kamis, 12 Februari 2015 | 19:53 WIB

“Ini sesuai UU N0.23 ta­hun 2014, bahwa akan ada penarikan beberapa ke­we­nangan dari kabupaten/kota. Salah satunya bidang pen­didikan yaitu penarikan ke­wenangan SMA/SMK men­jadi kewenang provinsi,” jelas Irwan.

Selain pendidikan, be­berapa kewenangan ka­bupaten/kota lainnya juga akan ditarik ke provinsi, seperti kehutanan, kelautan, per­tam­bangan, dan lingkungan hidup.

Ketika penarikan kewe­nangan berlaku, aset 263 SMA dan 176 SMK baik swasta mau­pun negeri di seluruh ka­bupaten/kota akan menjadi kewenangan pro­vinsi. Selain itu, kewenangan mutasi guru, kepala sekolah, dan gaji guru juga akan men­jadi tanggungan Pemprov karena  guru dan kepala sekolah (kasek) yang se­belumnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten/kota akan menjadi PNS provinsi.

“Penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi ke­mungkinan efektif tahun depan. Ibarat rumah, kita sudah menerima rumahnya sementara kuncinya masih belum dikasi. Jadi, kita tunggu saja,” kata Kepala Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan Sumbar, Syamsurizal.

Ia menjelaskan, sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih melakukan persiapan untuk menangani kewenangan baru itu.

Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Peme­rintahan Daerah. Dengan  pe­nga­lihan kewenangan itu, ma­ka manajemen pengelolaan sekolah otomatis dilakukan provinsi.

“Bila kewenangan ini bera­da di provinsi maka masalah guru dan gaji juga menjadi tanggung jawab provinsi. Saat ini kita tengah melakukan pendataan guru-guru di ka­bupaten/kota yang nantinya akan berada di bawah tanggung jawab provinsi,” jelasnya. (h/mg-isr)

Editor: Administrator

Terkini

Kunjungi Kota Padang, Simak Pesan Wakapolri

Rabu, 4 Agustus 2021 | 21:42 WIB
X