SPR Bakal Disita Pengadilan

- Jumat, 13 Februari 2015 | 20:00 WIB

Bukan bermaksud untuk me­na­han proses eksekusi, lanjut Hendri D, namun hingga saat ini, Pengadilan Negeri Padang sudah banyak menerima permohonan eksekusi jauh sebelum permo­honan eksekusi SPR ini. “Setiap permohonan yang masuk kita beri no­mor. Jadi kita tunggu saja ka­pan waktunya,” tambahnya lagi.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi pembangunan Sentra Pasar Raya (SPR) Padang ini mulai terkuak saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan adanya kejanggalan dalam pembangunan SPR tersebut. Lembaga anti­ra­suah itu langsung menin­dak­lanjuti perkara tersebut dengan meminta Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) untuk mengaudit SPR.

Temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan dae­rah di antaranya, perjanjian ker­jasama Build Operate and Transfer (BOT) revitalisasi per­tokoan Pasar Raya Barat Padang belum memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Padang, dalam temuan tersebut kurang menerima pendapatan royalti sebesar Rp29,36 juta dan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh penda­patan royalti minimal sebesar Rp144,77 juta per tahun atau se­luruh­nya sebesar Rp3,33 miliar.

Pemerintah Kota Padang belum menerima royalti tahun 2008-2009 sebesar Rp54,71 juta dan royalti tahun 2013 sebesar USD77,178 sebagaimana disepakati dalam per janjian kerjasama. Selanjutnya, PT CSR tidak melaporkan penjualan dan penyewaan petak toko lantai 1 (FF) Gedung SPR, milik Peme­rintah Kota Padang.

Pembayaran royaliti dan trans­paransi SPR. Tidak hanya itu saja, pembangunan SPR diduga dengan anggaran meminjam kepada Bank Arta Graha sebesar Rp144 Miliar, sehingga menimbulkan tanda tanya. Sebab, dikemana uang asuransi dari PT. Wahana Tata Nugraha jika tidak dibangunkan ke gedung yang saat ini dominan ditempati oleh pedagang baru. Uang asuransi itu juga tidak diberikan kepada pedagang.

Dari informasi yang dihimpun Haluan pihak Bank Arta Graha juga akan menuntut pihak SPR. Polemik SPR ini diperkuat dengan pengelola SPR berusaha mengelak membe­rikan informasi kepada wartawan dengan berbohong. Apalagi, persoa­lan SPR satu persatu selalu bertam­bah dan membuat pengelola kewa­lahan menjelaskan persoalan ini kepada media. Sebab, mau tidak mau SPR juga menjadi milik  peme­rintah Kota Padang.

Haluan sudah dua hari mencoba mengkonfirmasi dugaan penyitaan gedung SPR oleh pengadilan sebagai barang bukti. Tetapi, pengelola SPR Carles berusaha mengelak. Hari pertama anak buahnya dipaksa berbohong untuk mengatakan bah­wa Carles tidak ada di kantor ketika Haluan menunggu di ruang tunggu. Kebenaran ini terungkap ketika pesanan makanan untuk Carles datang. Hari kedua, pihak kantor SPR tidak memberikan layanan kepada Haluan untuk mem­beri­tahukan keberadaan Carles.

Haluan juga sudah menghubungi Carles melalui nomor 081267726 xxx, tapi tidak pernah aktif. Ketika ditanya kepada karyawannya, hanya nomor itu yang dimiliki oleh Carles. Permohonan Eksekusi SPR Sudah Masuk ke PN Padang

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Perumda AM Padang Buka Pendaftaran MBR 2022

Minggu, 26 September 2021 | 07:28 WIB

Kemenko Marves Segera Siapkan DED TPA Aia Dingin Padang

Sabtu, 25 September 2021 | 12:30 WIB

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB
X