Kemenangan BG Disambut Demo

- Senin, 16 Februari 2015 | 20:13 WIB

Hakim memutuskan bahwa surat sprindik dan  penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ratusan mahasiswa, aktivis so­sial, dari beberapa Universitas di Kota Padang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Su­ma­tera Barat dalam Gerakan Satu Padu Lawan Ko­rupsi (Sapu Koruptor) menggelar aksi save KPK di depan kantor Gubernur, Sumbar Senin (16/2) kemarin.

Longmarch dari RRI menuju Kantor Gubernur, dengan membawa spanduk yang betuliskan selamatkan KPK. Massa juga membawa  sapu lidi sebagai simbol sapu koruptor sambil mene­riakkan untuk selamatkan KPK. Para pendemo juga mengusung spanduk sepan­jang 150 meter berisikan tanda tangan dukungan save KPK yang telah dihimpun dari berbagai elemen masya­rakat dan mahasiswa.

Koordinator Aksi Era Pur­nama Sari kepada Haluan, Senin (16/2) menuturkan, aksi men­du­kung KPK seperti ini akan terus dis­uarakan sampai KPK be­nar-benar bersih dari kriminalisasi oleh berbagai pihak. “Kita terus men­desak presiden untuk menye­lamat­kan KPK dari kriminalisasi Polri dan dari pihak lainnya,” terangnya.

Ia melanjutkan, hasil praper­adilan yang menyatakan surat sprin­dik dan penetapan BG sebagai ter­sangka yang dinyatakan tidak sah, telah bisa diprediksi sejak awal, karena banyak kekuatan besar yang ikut dalam permasalahan tersebut. “Kendati demikian kita mendesak presiden untuk tetap mencari calon Kapolri baru pengganti BG,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LBH Pers Roni Syahputra. Ia menuturkan aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada lembaga KPK yang saat ini tengah dikri­minalisasi oleh berbagai pihak.

“Kita meminta presiden bisa membatalkan pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri. Selain itu kita juga mendesak presiden menghen­tikan kriminalisasi KPK,” terang­nya.

Dalam aksi yang berlangsung satu jam, Koalisi Masyarakat Suma­tera Barat Anti Korupsi menyam­paikan empat tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, yakni meng­hentikan proses kriminalisasi komi­sioner KPK, Staf KPK, dan penggiat antikorupsi. Membatalkan pelan­tikan Komjen BG sebagai Kapolri. Menolak pencalonan Kom­jen Budi Waseso sebagai calon Kapolri, karena termasuk dalam aktor krimi­nalisasi KPK. Melakukan pemilihan Kapolri melalui uji publik, serta uji  di KPK dan PPATK.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB
X