Lembaga Survei Mulai Digandrungi Bacakada

- Jumat, 20 Februari 2015 | 19:54 WIB

“Sebenarnya yang resmi atau perjanjian hitam di atas putih belum ada, namun ada beberapa yang sudah meng­hubungi kami meminta tolong melakukan survei awal, tapi kan hasilnya kami serahkan sama mereka karena untuk internal,” ujar Asrinaldi yang juga pengamat politik ini, kemarin.

Survei awal yang dilakukan tersebut belum tentu juga untuk balon gubernur, karena yang meminta dilakukan sur­vei awal itu bukan hanya balon yang sudah mendaftar tapi ada perorangan yang ingin me­ngetahui popularitas dan elek­tabilitasnya di masyarakat.

“Survei awal ini ada yang ingin mengetahui bagaimana peta-peta, atau isu-isu yang yang berkembang di masya­rakat terkait balon kepala daerah dan isu-isu yang perlu menjadi perhatian oleh me­reka,” ulasnya.

Terkait item variabel dan pertanyaan dalam surveinya sangat tergantung dari per­mintaan dan apa yang akan dite­liti. Karena masing-ma­sing kebutuhannya berbeda-beda. “Misalnya ada 30 varia­bel dan dalam satu variabel itu bisa enam atau tujuh per­tanyaan, tergantung per­mintaan­nya apa yang akan dilakukan penelitian. Semakin besar sampling dan wilayah maka besar juga anggarannya,” ujarnya.

Untuk idealnya survei ini dilakukan minimal tiga kali, yang pertama saat pemetaan awal, yang kedua saat perte­ngahan menyusun strategi, dan yang ketiga dua atau tiga ming­gu sebelum hari H. Dika­takannya, range untuk sekali turun surveinya berkisaran Rp75 hingga Rp100 juta.

Di tempat terpisah, Andri yang juga dari Spektrum Poli­tika Institute (Mika Konsultan) mengatakan bahwa masing-masing balon gubernur itu sudah mempunyai konsultan, contohnya saja Epiyardi Asda konsultannya dari Jakarta, dan bebepara balon yang lainnya juga sudah ada konsultan.

“Untuk yang menghubungi kami sudah ada empat balon, na­mun belum diputuskan ma­na yang akan diambil. Diantara yang empat itu ada yang balon gubernur, bupati dan wali­kota,” ungkapnya.

Ketika ditanya soal range atau biaya untuk sekali turun survei ia mengatakan  untuk wilayah Sumbar berkisaran Rp180 juta, sementara untuk bupati dan walikota sekitar Rp40 juta. Patokan range ini jika dibandingkan dengan dae­rah atau provinsi lainnya ter­bilang rendah, karena SDM nya bisa diambil dan di berada Sumbar. Tapi anggaran terse­but tergantung paketnya, dan apa yang ingin diteliti.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X