Opini BPK Tak Jamin Perekonomian

- Senin, 23 Februari 2015 | 18:56 WIB

Bertindak sebagai moderator Prof Syafruddin Karimi dan dibuka oleh Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taifur dan dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Betty Ratna Nuraeny.

Harry menyatakan, salah satu contoh daerah yang memiliki opini WTP, tapi kesejahteraan masyarakat belum terwujud adalah Sumatera Barat. Provinsi Sumbar secara berurutan sejak 2011 meraih opini WDP, WTP dan WTP. Dalam tiga tahun tersebut, meskipun laporan keuangan sudah semakin baik, namun dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran tidak mengalami penurunan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumbar sejak 2011-2013 berturut-turut adalah 6,4 persen, 6,7 persen dan 7,0 persen. TPT ini berada diatas TPT tingkat nasional yang hanya 6,25 persen. Ini menjadi salah satu cacat dalam opini WTP yang diraih Sumbar, meskipun untuk tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 9,9 persen, 8,0 persen dan 7,5 persen.

Melihat kondisi ini, BPK mendorong agar semua pihak bekerjasama mendorong tata kelola keuangan negara mampu mesejahteraan masyarakat. BPK sendiri sebagai pemeriksa di tahun 2015 ini memprioritaskan pemeriksaan kinerja pada program penanggulangan kemiskinan.

Terkait pencapaian opini WTP sendiri, menurut Harry hingga kini masih sedikit kementerian/ lembaga di pemerintah daerah yang mampu meraihnya. Dari 120 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, baru 74 persen yang meraih opini WTP. Kemudian di jajaran pemerintah daerah dari 524 Pemda baru 34 persen yang meraih WTP.

“Jika kepala daerahnya konsen, dan menilai ini penting, tahun depan mereka bisa meraih WTP. Tapi jika tidak, ya begitu saja. Masyasrakat sebagai rakyat pun jangan pilih kepala daerah yang seperti ini. Mengurus laporan keuangan saja belum beres, gimana soal kesejahteraan rakyat. Jangan sampai dipilih untuk kedua kali,” ucap Harry.

Hingga kini, yang menjadi masalah daerah dalam mencapai WTP masih bertahan di tiga hal. Yaitu perma­salahan aset, perjalanan dinas, dan bantuan sosial. Untuk masalah ini, BPK termasuk perwakilan yang berada di kabupaten kota diminta pro aktif memanggil bupati, walikota dan gubernur menyampaikan apa masalah dan apa yang harus diselesaikan di daerah masing-masing.

Harry menambahkan kini masyarakat menaruh harapan cukup besar agar opini WTP yang diraih oleh suatu daerah bisa berbanding lurus dengan harapan tidak ada korupsi di daerah tersebut. Hal ini mendorong BPK sebagai pemeriksa mem­prioritaskan pemeriksaan di bidang RPJMD, bidang pendidikan seperti BOS, program wajib belajar sembilan tahun, bidang kese­hatan seperti program Jamkesmas dan Jamkesda, penang­gulangan kemiskinan seperti pengem­bangan PNPM Mandiri, keta­hanan pangan seperti program swasembada beras, ling­ku­ngan hidup seperti pemeliharaan lingkungan terkait pen­cemaran sungai dan perlindungan hutan, dan infrastruktur. (h/eni)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB
X