Anggota DPRD Minta Kejelasan

- Senin, 23 Februari 2015 | 18:56 WIB

Dana aspirasi ini, jelasnya, diper­bolehkan dalam undang-undang. Yakninya  diatur dalam PP 58 tahun 2005, dan tentang tatib DPRD, terutama tentang sumpah janji ang­gota DPRD.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Zaenuddin yang juga anggota Tim Anggaran Peme­rintah Daerah (TAPD) dihubungi Haluan Senin (22/2) melalui sam­bungan telepon me­ngatakan, belum bisa memberikan kepastian atas kejelasan dana aspirasi untuk ang­gota dewan ini, mengingat sampai saat ini dana evaluasi dana terkoreksi ini masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemdagri, jadi kita tunggu saja sampai jawaban ini dikeluarkan oleh Kemendagri,” jelasnya. (h/mg-len/isr)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X