Nyalon, Kandidat Harus Berhenti Jadi PNS

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:46 WIB

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh KPU adalah meminta kepada gubernur Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk di update oleh KPU untuk data pemilih, kemudian KPU minta Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) untuk menentukan jumlah standar pemilih. “Namun sekarang kan KPU masih menunggu Perppu, diantaranya tentang pedoman tahapan program dan jadwal Pilkada, tata cara pemuthakiran data pemilih, dan tata cara pendaftaran pencalonan,” ujarnya.

Ketika ditanya soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, ia mengatakan menurut peraturan yang masih ditunggu sekarang calon kepala daerah yang mendaftarkan diri ke KPU sudah harus berhenti jadi PNS.

“Kalau kita di KPU kan cuman menerima secara tertulis saja. Yang jelas saat yang bersangkutan mendaftarkan diri jadi calon kepala daerah harus ada surat yang menyatakan bahwa beliau sudah berhenti,” jelasnya. Sebelumnya, pada Undang-undang 32 tahun 2004 dan direvisi menjadi UU no 12 tahun 2008 yang bunyinya dalam UU pemerintah daerah dalam itu diatur tata pemilihan kepala daerah hanya berhenti dari jabatan dan tidak ada dibunyikan harus berhenti jadi PNS.

“Dalam Perppu sekarang tapi kan masih dalam evaluasi, tidak bisa mencalon jika menjabat sebagai bupati, walikota dan gubernur selama dua kali berturut-turut, dan tidak boleh mencalon sekalipun menjadi wakil, mengundurkan diri sejak calonkan diri ke KPU, serta tidak boleh jika ada hubungan keluarga ke atas, bawah, samping untuk mencalon kecuali me­nunggu jeda lima tahun dulu. Begitulah intinya,” jelasnya. (h/mg-rin)

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X