101 Rumah Dinas Pemprov Masuk Catatan BPK

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:54 WIB

Ia melanjutkan, untuk 34 rumah yang belum di­iden­tifikasi ini berupa bangunan eks Kanwil. Semenjak oto­nomi daerah, surat dan ad­ministrasi bangunan ini jadi sedikit berantakan sehingga belum bisa diidentifikasi.

Sementara itu untuk 67 unit rumah yang lainnya kata Novrial akan tetap di­per­tahan­kan Pemprov Sumbar me­ngi­ngat kebutuhan nantinya. “Ti­dak ada yang akan kita jual, karena rumah tersebut masih kita butuhkan,” ujarnya.

Untuk itu ia mengimbau kepada pensiunan yang masih menghuni 67 unit rumah dinas agar bersedia mematuhi im­bauan Pemprov Sumbar untuk bersedia memberikan kembali kepada Pemprov Sumbar.

”Untuk menyelesaikan masalah aset ini kita sedang merancang Peraturan Gu­ber­nur (Pergub) Tentang Penge­lolaan Rumah Dinas, yang diperkirakan keluar pada bu­lan Maret mendatang,” tuturnya.

Dalam pergub ini nantinya akan diatur terkait dengan tata kelola rumah dinas, seperti perencanaan, pembersihan, tata kelola aset, sewa beli aset, dan penghapusan aset. “Se­telah pergub ini kita ram­pung­kan Maret mendatang baru kita bisa action untuk kem­bali mengamankan aset rumah dinas yang memang milik Pemprov Sumbar. Sehingga tidak lagi menjadi catatan di BPK,” terang Novrial.

Aturan terkait dengan ru­mah dinas ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Per­men) Nomor 17 tahun 2007 pengganti Peraturan Pe­me­rintah (PP) nomor 40 tahun 1994 tetang tata kelola rumah dinas. (h/mg-isr)

Editor: Administrator

Terkini

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X