Polda Sumbar Terima Laporan Dugaan Pengaturan Tender

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:57 WIB

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto mengaku telah menerima surat laporan dari LBH JK dalam dugaan pengaturan lelang proyek konstruksi di Kabu­paten Agam tahun 2014 dan 2015, sehingga berpotensi merugikan Negara.  “Surat tersebut telah saya lihat dan diserahkan ke bagian Direktorat Reskrim Khusus (Ditres­krimsus) untuk dikaji,” kata Bam­bang kepada Haluan, Rabu (25/2).

Dikatakan Bambang, apabila nantinya dalam kajian atau penye­lidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka statusnya akan menjadi penyidikan. “Yang jelas akan kita teliti atau perdalam dulu,” ungkapnya.

Kadis PU  Kabupaten Agam, Yunaldi  tidak ambil pusing terkait beragam laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku selagi suatu pekerjaan itu dilakukan dengan mekanisme yang benar tidak akan menjadi masalah.

“Apapun bentuk laporan yang disalurkan melalui lembaga yang benar merupakan hak setiap warga Indonesia. Tetapi Yang jelas Dinas PU Agam hingga saat ini bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada.  Tidak itu adanya pengaturan proyek maupun tuduhan yang lain,” kata, Selasa (25/2).

Dalam menentukan pekerjaan  maupun yang memenangkan tender tidak diputuskan oleh PU saja. Di situ ada panitia dan wadahnya. Semua dilakukan terbuka dengan mekanisme yang sudah diatur secara ketat, dan melibatkan banyak pihak. Sangat Mustahil terjadi hal  seperti yang dituduhkan.

“Dalam satu tender ada sekitar tujuh penawaran dari perusahaan, tatapi yang bakal mengerjakan tentu hanya satu perusahaan. Tidak mung­kinlah tujuh-tujuhnya dimenangkan. Kemudian panitia pasti tidak akan memenangkan perusahaan yang sudah pernah kena black list. Kalau sekiranya di antara mereka ada yang tidak senang itu bisa dipastikan,” jelasnya.

Menurut Yunaldi, pengerjaan fisik tidak mungkinlah diberikan kepada perusahaan yang bermasalah. Salah-salah bisa berurusan dengan hukum. Sejauh ini dinas PU melak­sanakan tugas seprofesional mung­kin. Jika ada pihak yang kurang senang adalah hal yang sangat wajar.

Seperti berita sebelumnya, duga­an ‘pengaturan’ lelang proyek kons­truksi di Agam tahun 2014 dan 2015 yang diwarnai persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi merugikan negara hingga belasan miliar rupiah dilaporkan oleh LBH JK ke KPPU.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X