Penambangan Rakyat Sulit Dilegalkan

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:58 WIB

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat (Sumbar), Inzuddin menga­takan, dilihat dari pengajuan sampai aturan terbitnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), mendapatkan IPR tidak seseder­hana yang dibayangkan.

Ia menyebutkan, penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dalam tata ruang pertambangan nasional, memang telah diako­modir pada tahun 2014 oleh keputusan Menteri ESDM. Kabu­paten/kota di Sumbar yang di­tetap­kan WP adalah Kabupaten Solok, Solsel, Dharmasraya, Si­jun­­jung dan Pasaman Barat. Lima daerah tersebut pun telah me­ngajukan WPR yang di dalam­nya terdapat IPR dan IUP, yang difa­silitasi oleh Pemprov Sumbar. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun dari daerah tersebut yang ditetapkan WPR.

“Untuk mendapatkan WPR, pemerintah daerah berhadapan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian Peratu­ran Pemerintah (PP) Nomor 22 Ten­tang Izin Usaha Pertam­ba­ngan (IUP) dan Nomor 23 tentang Pengawasan. Untuk melalui itu saja sudah sulit, apalagi di Solsel yang daerah tambangnya berlokasi di sungai dan hutan. Untuk men­da­patkan rekomendasi mengenai penggunaan wilayah pertam­bangan yang terdapat di sungai atau hutan, perizinannya langsung kementerian bersangkutan,” ujar Inzuddin ke­pada Haluan di Kan­tor Dinas ESDM Sumbar, Rabu (25/2).

“Belum lagi syarat lain yang memberatkan APBD pemkab bersangkutan. Seperti PP 22 Tahun 2010 pasal 26 Tentang WP bahwa pemkab harus melakukan survei cadangan mineral terhadap WP yang akan menjadi WPR. Kalau pemkab tak bisa mela­kukan itu, pemkab bisa meng­gunakan jasa ke pihak keti­ga, yang tentu saja dibayar dengan dana APBD. Itu kendala pertama sebe­lum jadi IUP, sebelum WPR diusulkan ke pusat. Setelah WPR ditetapkan, harus ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bubati, baru IPR dikeluarkan,” katanya lagi.

Inzuddin melanjutkan, pemkab lagi-lagi berhadapan dengan PP 23 Tahun 2010 Pasal 47, yang juga menguras APBD. PP tersebut me­nge­nai tanggungjawab pemkab seba­gai pemberi IPR untuk menga­wasi aktivitas penerima IPR di lokasi tambang. “Kalau terjadi apa-apa pada penerima IPR saat melakukan aktivitas pertambangan, pemkab yang bertanggungjawab. Oleh karena itu butuh pengawasan. Pemkab membutuhkan tambahan petugas untuk melakukan pengawasan, yang nantinya bersiap siaga di lokasi tambang. Penambahan petugas pe­nga­was tersebut tentu saja menguras APBD,” tuturnya.

Aturan lain yang dihadapi pem­kab untuk mendapatkan IPR, kata Inzuddin, adalah UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 73 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan, pemkab melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertam­bangan, serta per­mo­dalan dan pema­saran dalam usaha meningkatkan usaha pertam­bangan rakyat. Kemu­dian, pada ayat 2 te­r­tulis, pemkab bertanggungjawab terhadap pe­ngamanan teknis pada usaha pertam­bangan rakyat yang meliputi kese­lamatan dan kesehatan kerja, penge­lolaan lingkungan hidup, dan pasca­tambang.

“Pemkab harus mengawasi sam­pai reklamasi lokasi. Jika lokasi tambang hancur pascatambang, yang bertanggungjawab adalah pemkab setempat, berdasarkan aturan di atas,” sebutnya.

Kegiatan pengawaasan tersebut, tambah Inzuddin, juga diatur dalam PP 23 tahun 2010 tentang pelak­sanaan kegiatan usaha pertam­bangan. Bahwa di dalam wilayah IPR, aktivitas penambangan tak boleh menggunakan alat berat seper­ti ekskavator, melainkan hanya boleh menggunakan engine (mesin) berka­pasitas 25 hp yang kurang lebih seta­ra dengan mesin dompeng 25 PK.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X