Giliran KPP Tolak Padang Landmark

- Selasa, 3 Maret 2015 | 19:19 WIB

Untuk itu, KPP meminta pemerintah daerah lebih me­mentingkan nasib ribuan pe­dagang kecil daripada me­mentingkan kepentingan investor. KPP juga mengancam akan demo ke balaikota Pa­dang bersama dengan pe­da­gang. “Kita ingin wali kota bisa memposisikan diri membela kepentingan rakyat kecil dan bukan membela pihak investor,” ungkapnya.

Irwan juga mengingatkan kembali janji wali kota pada saat kampanye Pilkada lalu dimana dalam programnnya, wali kota berjanji akan men­dorong pertumbuhan eko­nomi, mencetak 10.000 wira­usahawan baru dan pem­ba­ngunan ekonomi kreatif, UM­KM serta pemberdayaan ma­syarakat petani dan nelayan.

Menanggapi hal ini, Project Director Padang Landmark yang dihubungi terpisah, Andi Eka Firman kepada Haluan me­nyangkal penilaian keha­diran Padang Landmark dapat me­­matikan UMKM di Pa­dang. Ia berpendapat, keha­diran Pa­dang Landmark akan disusul dengan kehadiran wira­usaha­wan baru yang akan ha­dir di sekitar ling­kungan mall tersebut.

“Saya sudah mendapat in­for­masi dari warga sekitar mereka akan membuka kos-kosan dan rumah makan di sekitar area Padang Landmark dengan target pasar karyawan Padang Landmark itu sendiri. Selain itu juga ada beberapa bentuk usaha lainnya karena Pa­dang Landmark akan dikun­jungi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari luar kota Padang. Ini artinya, akan ada pengusaha-pengusaha ba­ru yang lahir menyusul keha­diran Padang Landmark,”katanya.

Selain itu, hal yang paling berpengaruh adalah dengan kehadiran Padang Landmark, justru akan membuka lapa­ngan pekerjaan bagi 1.500 orang dan tentunya itu mayoritas berasal dari Padang sendiri. Tentunya ini membantu program peme­rintah menekan angka pengang­guran yang te­rus bertambah.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Masfar Rasyid menilai bahwa pembangunan Padang Landmark telah bertentangan dengan visi dan misi wali kota yang dituangkan dalam 10 program unggulan diantaranya mencetak wirausahaan baru dan meningkatkan ekonomi kreatif dan UMKM. Karena itu, FMM Sumbar tetap kukuh menolak berdirinya Padang Landmark.

Dia menegaskan, pasca­tabayyun yang digelar PT Surya Persada Lestari beberapa wak­tu lalu bahwa kehadiran FMM dan ormas Islam bukan untuk memberikan dukungan terha­dap pendirian Padang Landmark tetapi untuk menyam­paikan aspirasi penolakan.

Tabayyun itu sendiri dilak­sanakan 19 Februari lalu, jajaran PT Surya Persada Les­tari (SPL) selaku perusahaan pembangunan Padang Landmark bertabayun dengan se­jum­lah ormas Islam, pemuka adat dan agama Kota Padang.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB

Wako Padang Sambut Baik Lembaga Halal Syariah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:55 WIB

Wako Padang Sambut Baik Lembaga Halal Syariah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:20 WIB
X