Kasus Tender di Agam Juga Dilaporkan ke Bareskrim dan Kejagung

- Kamis, 5 Maret 2015 | 19:24 WIB

“Jadi kita juga sudah me­masukan laporan ke Ba­res­krim Mabes Polri dan Kejak­saan Agung, Senin (2/3) lalu. Waktu itu juga ketemu sama Syahrini yang diperiksa di Bareskrim. Laporan kepada dua lembaga penegak hukum tersebut dari sisi dugaan keru­gian Negara,” kata Direktur LBH JK, Ir H Suparman SH MH MSi, Kamis (5/3) melalui sambungan telepon.

Dari softcopy bukti tanda terima laporan LBH JK yang dikirim ke redaksi Haluan, di Bareskrim laporan diterima oleh oleh AKP Anang Djus­wandi. Sedangkan di Kejagung laporan tersebut diterima oleh Retna K Rachman SH.

Sebelumnya Kadis PUKa­bu­paten Agam, Yunaldi  menyatakan tidak ambil pusing terkait beragam laporan yang ditujukan dinas yang dipimpinnya. Ia mengaku selagi suatu pekerjaan itu dilakukan de­ngan mekanisme yang benar tidak akan menjadi masalah.

“Apapun bentuk laporan yang disalurkan melalui lembaga yang benar merupakan hak setiap warga Indonesia. Tetapi Yang jelas Dinas PU Agam hingga saat ini bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Tidak itu adanya pengaturan proyek maupun tuduhan yang lain,” katanya beberapa waktu lalu

Dalam menentukan pekerjaan  maupun yang memenangkan tender tidak diputuskan oleh PU saja. Di situ ada panitia dan wadahnya. Semua dilakukan terbuka dengan mekanisme yang sudah diatur secara ketat, dan melibatkan banyak pihak. Sangat Mustahil terjadi hal  seperti yang dituduhkan.

“Dalam satu tender ada sekitar tujuh penawaran dari perusahaan, tatapi yang bakal mengerjakan tentu hanya satu perusahaan. Tidak mung­kinlah tujuh-tujuhnya dimenangkan. Kemudian panitia pasti tidak akan memenangkan perusahaan yang sudah pernah kena black list. Kalau sekiranya di antara mereka ada yang tidak senang itu bisa dipastikan,” jelasnya.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto sebelumnya juga mengakui telah menerima surat laporan dari LBH JK dalam dugaan pengaturan lelang proyek konstruksi di Agam tahun 2014 dan 2015, sehingga berpotensi merugikan Ne­gara.“Surat tersebut telah saya lihat dan diserahkan ke bagian Direktorat Reskrim Khusus (Ditres­krimsus) untuk dikaji,” kata Bam­bang kepada Haluan, Rabu (25/2) lalu.

Dikatakan Bambang, apabila nantinya dalam kajian atau penye­lidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka statusnya akan menjadi penyidikan. “Yang jelas akan kita teliti atau perdalam dulu,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Perumda AM Padang Buka Pendaftaran MBR 2022

Minggu, 26 September 2021 | 07:28 WIB

Kemenko Marves Segera Siapkan DED TPA Aia Dingin Padang

Sabtu, 25 September 2021 | 12:30 WIB

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB
X